Sistem Kepartaian Di Indonesia

Partai politik pertama-tama lahir pada Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakanfaktor yg perlu diperhitungkan dan diikutsertakan dalam proses politik, maka lahirnya partai politik adalah menjadi penghubung antara masyarakat & pemerintah. Di negara yg menganut paham demokratis, warga berhak berpartisipasi untuk menentukan siapa saja yang layak menjadi wakil masyarakat & menjadi pemimpin mereka yang nantinya akan menentukan kebijakan generik.

Definisi Partai Politik

UU No 2 Tahun 2008 - Partai Politik adalah organisasi yg bersifat nasional & dibuat sang sekelompok masyarakat negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak & asa buat memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, warga , bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI dari Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan Partai Politik

Tujuan partai politik ialah buat meraih & mempertahankan tahta kekuasaan buat mewujudkan planning jadwal yg sudah disusun sang mereka sesuai ideologi yang dianut.

Fungsi Partai Politik

• Mobilisasi dan Integrasi
• Alat pembentukan imbas terhadap sikap memilih
• Alat klarifikasi terperinci pilihan-pilihan kebijakan
• Alat perekrutan pemilih

Pengertian Sistem Kepartaian

Menurut Ramlan Subekti(1992) - Sistem Kepartaian adalah opola sikap dan interaksi diantara partai politik pada suatu sistem politik.

Austin Ranney(1990)- Sistem Kepartaian adalah pemahaman terhadap karakteristik umum konflik partai dalam lingkungan dimana mereka berkecimpung yang mampu digolongkan menurut beberapa kriteria.

Riswanda Imawan (2004)- Sistem Kepartaian ialah surat keterangan hubungan partai politik pada satu sistem politik yang memilih format & mekanisme kerja satu sistem pemerintahan.

Hague and Harrop(2004) - Sistem Kepartaian merupakan hubungan antara partai politik yg perolehan suaranya signifikan.

Sistem Kepartaian Indonesia menganut sistem multi partai. Aturan ini tersirat dalam pasal 6A(2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau adonan partai politik. Frasa adonan partai politik mengisyaratkan paling tidak ada dua partai atatu lebih yang bergabung untuk mengusung seorang calon pasangan presiden dan wakio presiden dan bersaing dengan calon lain yang diusulkan partai-partai lain. Ini artinya sistem kepartaian di Indonesia harus diikuti oleh minimal 3 partai politik atau lebih.

Sejak periode kemerdekaan, tolong-menolong Indonesia telah memenuhi amanat pasal tersebut. Melalui Keputusan Wakil Presiden No X/1949, pemilihan generik pertama tahun 1955 diikuti sang 29 partai politik & pula penerima independen.

Pada masa pemerintahan orde baru, Presiden Soeharto memandang terlalu banyaknya partai politik mengakibatkan stabilitas poltik terganggu, maka Presiden Soeharto dalam ketika itu mempunyai kegiatan buat menyederhanakan jumlah partai politik penerima pemilu. Pemilu tahun 1971 diikuti oleh 10 partai politik dan dalam tahun 1974 penerima pemilu tinggal tiga partai politik saja. Presiden Soeharto merestrukturisasi partai politik sebagai tiga partai(Golkar, PPP, PDI) yang merupakan output penggabungan beberapa partai. Walaupun apabila dilihat secara jumlah, Indonesia masih menganut sistem multi partai, namun poly mahir politik menyatakan pendapat sistem kepartaian saat itu merupakan sistem kepartaian tunggal. Ini dikarenakan meskipun jumlah partai politik masa orde gres memenuhi kondisi sistem kepartaian multi partai namun dari segi kemampuan kompetisi ketiga partai tersebet tidak seimbang.

Pada masa Reformasi 1998, terjadilah liberasasi di segala aspek kehidupan berbangsa & bernegara. Politik Indonesia mencicipi impak serupa menggunakan diberikannya ruang bagi rakyat buat merepresentasikan politik mereka dengan mempunyai hak mendirikan partai politik. Banyak sekali parpol yg bangkit di periode awal reformasi. Pada pemilu 1999 partai politik yg lolos verifikasi dan berhak mengikuti pemilu ada 48 partai. Jumlah ini tentu sangat jauh berbeda dengan periode orba.

Pada tahun 2004 penerima pemilu berkurang dari 48 sebagai 24 parpol saja. Ini disebabkan sudah diberlakukannya ambang batas(Electroral Threshold) sinkron UU no 3/1999 tentang PEMILU yg mengatur bahwa partai politik yang berhak mengikuti pemilu selanjtnya ialah parpol yang meraih sekurang-kurangnya 2% berdasarkan jumlah dingklik DPR. Partai politikyang nir mencapai ambang batas boleh mengikuti pemilu selanjutnya menggunakan cara bergabung menggunakan partai lainnya dan mendirikan parpol baru.

Tuk partai politik baru. Persentase threshold sanggup dinaikkan jikalau dirasa perlu menyerupai persentasi Electroral Threshold 2009 menjadi tiga% sesudah sebelumnya pemilu 2004 hanya 2%. Begitu jua selanjutnya pemilu 2014 ambang batas bisa juga dinaikan lagi atau diturunkan.

Baca: Kelebihan dan Kekurangan Sistem Kepartaian Indonesia

dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia