Sistem Penerimaan Pns Cat - Tkd Tkb Cpns - Materi

Untuk sanggup menjadi seseorang pegawai negeri sipil pada Indonesia, seseorang harus melewati seleksi masuk yang dinamakan tes kompetensi dasar. Tes ini diselenggarakan dari izin Kementerian Pendayagunaan aparatur negara menjadi pihak yg berwenang mengatur jumlah kebutuhan aparatur negara disemua kementerian dan forum. Sekarang tes CPNS memakai tes berbasis personal komputer /Computer Assited Test(CAT). Sistem CAT ini, para akseptor akan mengerjakan soal tes melalui komputer. Kemudian balasan akan langsung masuk ke basis data server.

Pemerintah wajib menyediakan sarana pendukung komputer dan aplikasi khusus CAT untuk melakukan perekrutan pegawai melalui sistem ini. Salah satu kelebihan CAT ialah penyelenggaraan tes tidak harus serentak, sebab nantinya kalau semua pendukung telah siap, setiap instansi yang membutuhkan pegawai sanggup membuka lowongan kapan saja sesuai kebutuhan dan tentunya izin KEMENPAN.

Materi Tes CPNS

Materi yang diujikan di Seleksi CPNS terdiri dari Tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang.

Tes Kompetensi Dasar terdiri berdasarkan tiga jenis tes yaitu Tes Kepribadian, Tes Intelegensia Umum, dan Tes Wawasan Kebangsaan. Sedangkan buat materi Tes Kompetensi Bidang diubahsuaikan dengan tiap profesi.

Tes Karakteristik Pribadi berisi materi seputar integritas, semangat berkarya, kreativitas dan inovasi, orientasi dan pelayanan, orientasi kepada orang lain, kemampuan beradaptasi, kemampuan mengendalikan diri, kemampuan bekerja berdikari dan tuntas, kemauan dan kemampuan berguru berkelanjutan, kemampuan bekerjasama dengan kelompok, dan kemampuan menggerakan dan mengkoordinasikan orang lain.

Tes Intelegensia Umum berisi materi yang berafiliasi dengan kemampuan verbal, numerik, kemampuan berpikir logis, dan kemampuan berpikir analitis.

Tes Wawasan Kebangsaan berisi materi seputar pilar kebangsaan( Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indononesia, Undang-undang dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika). Selain itu materi yang mungkin diujikan ialah seputar sejarah Indonesia, dan kebijakan publik.

Untuk Materi Tes Wawasan Kebangsaan ini blog ini memiliki beberapa materi yang mungkin berguna sebagai materi pembelajaran buat mempersiapkan tes CPNS.

Berikut Link Materi TWK Pilar Kebangsaan

• Pancasila
• NKRI
• Konstitusi Negara Indonesia
• UUD 1945
• Bhinneka Tunggal Ika
• materi lainnya

Semoga Sukses!!!!!

Sistem Politik Di Indonesia + Sejarah

Baca Selengkapnya di sini > Sistem Politik Indonesia

Sistem Politik Indonesia  mengalami dinamika dari dulu sampai sekarang. Untuk melihat sejarah panjangsistem politik di Indonesia perlu dilakukananalisis proses politik di Indonesia. Walaupun sanggup dilakukan dengan analisis satu segi pandangan namun analisis sistem dihentikan melihat secara sekilas terhadap proyeksi sejarah. Pendekatan integratif berupa pendekatan sistem, pelaku-sasaran dan pengambilan keputusan diharapkan dalam analisis sistem. Proses politik juga harus mempunyai kapabilitas sistem. Apakah kapabilitas sistem? untuk mengetahui kapabilitas sistem silakan klik link kapabilitas sistem ini.

Sistem Kepartaian Di Indonesia

Partai politik pertama-tama lahir pada Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakanfaktor yg perlu diperhitungkan dan diikutsertakan dalam proses politik, maka lahirnya partai politik adalah menjadi penghubung antara masyarakat & pemerintah. Di negara yg menganut paham demokratis, warga berhak berpartisipasi untuk menentukan siapa saja yang layak menjadi wakil masyarakat & menjadi pemimpin mereka yang nantinya akan menentukan kebijakan generik.

Definisi Partai Politik

UU No 2 Tahun 2008 - Partai Politik adalah organisasi yg bersifat nasional & dibuat sang sekelompok masyarakat negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak & asa buat memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, warga , bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI dari Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan Partai Politik

Tujuan partai politik ialah buat meraih & mempertahankan tahta kekuasaan buat mewujudkan planning jadwal yg sudah disusun sang mereka sesuai ideologi yang dianut.

Fungsi Partai Politik

• Mobilisasi dan Integrasi
• Alat pembentukan imbas terhadap sikap memilih
• Alat klarifikasi terperinci pilihan-pilihan kebijakan
• Alat perekrutan pemilih

Pengertian Sistem Kepartaian

Menurut Ramlan Subekti(1992) - Sistem Kepartaian adalah opola sikap dan interaksi diantara partai politik pada suatu sistem politik.

Austin Ranney(1990)- Sistem Kepartaian adalah pemahaman terhadap karakteristik umum konflik partai dalam lingkungan dimana mereka berkecimpung yang mampu digolongkan menurut beberapa kriteria.

Riswanda Imawan (2004)- Sistem Kepartaian ialah surat keterangan hubungan partai politik pada satu sistem politik yang memilih format & mekanisme kerja satu sistem pemerintahan.

Hague and Harrop(2004) - Sistem Kepartaian merupakan hubungan antara partai politik yg perolehan suaranya signifikan.

Sistem Kepartaian Indonesia menganut sistem multi partai. Aturan ini tersirat dalam pasal 6A(2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau adonan partai politik. Frasa adonan partai politik mengisyaratkan paling tidak ada dua partai atatu lebih yang bergabung untuk mengusung seorang calon pasangan presiden dan wakio presiden dan bersaing dengan calon lain yang diusulkan partai-partai lain. Ini artinya sistem kepartaian di Indonesia harus diikuti oleh minimal 3 partai politik atau lebih.

Sejak periode kemerdekaan, tolong-menolong Indonesia telah memenuhi amanat pasal tersebut. Melalui Keputusan Wakil Presiden No X/1949, pemilihan generik pertama tahun 1955 diikuti sang 29 partai politik & pula penerima independen.

Pada masa pemerintahan orde baru, Presiden Soeharto memandang terlalu banyaknya partai politik mengakibatkan stabilitas poltik terganggu, maka Presiden Soeharto dalam ketika itu mempunyai kegiatan buat menyederhanakan jumlah partai politik penerima pemilu. Pemilu tahun 1971 diikuti oleh 10 partai politik dan dalam tahun 1974 penerima pemilu tinggal tiga partai politik saja. Presiden Soeharto merestrukturisasi partai politik sebagai tiga partai(Golkar, PPP, PDI) yang merupakan output penggabungan beberapa partai. Walaupun apabila dilihat secara jumlah, Indonesia masih menganut sistem multi partai, namun poly mahir politik menyatakan pendapat sistem kepartaian saat itu merupakan sistem kepartaian tunggal. Ini dikarenakan meskipun jumlah partai politik masa orde gres memenuhi kondisi sistem kepartaian multi partai namun dari segi kemampuan kompetisi ketiga partai tersebet tidak seimbang.

Pada masa Reformasi 1998, terjadilah liberasasi di segala aspek kehidupan berbangsa & bernegara. Politik Indonesia mencicipi impak serupa menggunakan diberikannya ruang bagi rakyat buat merepresentasikan politik mereka dengan mempunyai hak mendirikan partai politik. Banyak sekali parpol yg bangkit di periode awal reformasi. Pada pemilu 1999 partai politik yg lolos verifikasi dan berhak mengikuti pemilu ada 48 partai. Jumlah ini tentu sangat jauh berbeda dengan periode orba.

Pada tahun 2004 penerima pemilu berkurang dari 48 sebagai 24 parpol saja. Ini disebabkan sudah diberlakukannya ambang batas(Electroral Threshold) sinkron UU no 3/1999 tentang PEMILU yg mengatur bahwa partai politik yang berhak mengikuti pemilu selanjtnya ialah parpol yang meraih sekurang-kurangnya 2% berdasarkan jumlah dingklik DPR. Partai politikyang nir mencapai ambang batas boleh mengikuti pemilu selanjutnya menggunakan cara bergabung menggunakan partai lainnya dan mendirikan parpol baru.

Tuk partai politik baru. Persentase threshold sanggup dinaikkan jikalau dirasa perlu menyerupai persentasi Electroral Threshold 2009 menjadi tiga% sesudah sebelumnya pemilu 2004 hanya 2%. Begitu jua selanjutnya pemilu 2014 ambang batas bisa juga dinaikan lagi atau diturunkan.

Baca: Kelebihan dan Kekurangan Sistem Kepartaian Indonesia

dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

Sistem Pendidikan Nasional

Telah menjadi amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pemerintah wajib menyediakan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut maka diharapkan sebuahsistem pendidikan yang mampumeningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta sopan santun mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem tersebut adalahsistem pendidikan nasional.

Sistem Pendidikan Nasional  adalah keseluruhan unsur komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional merupakan pendidikan yang didasarkan pada Pancasila & Undang-Undang Dasar 1945 yang besumber pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia & tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman

Dasar, Fungsi, Tujuan

Sebagai negara konstitusional, segala sesuatu termasuk pendidikan nasional tentu bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan nasional berfungsi berbagi kemampuan dan tabiat serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi penerima latih biar menjadi penerima latih yang beriman, bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, madiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

download >>UU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Pangartian Sistam Akonomi Sistam akonomi ialah suatu hukum dan tata cara untuk mangoordinasikan parilaku masyarakat dalam malakukan kagiatan akonomi untuk mancapai suatu tujuan. Sistam parakonomian di satiap nagara dipangaruhi olah babarapa faktor, antara lain idaologi / falsafah hidup bangsa, sifat dan jati diri bangsa, sarta struktur akonomi. B. Parkambangan Sistam Parakonomian Sistam Parakonomian Pasar (Libaralis / Kapitalis) Sistam akonomi libaral yaitu sistam akonomi dimana akonomi diatur olah kakuatan pasar (parmintaan dan panawaran). Sistam akonomi libaral ialah sistam parakonomian yang mambarikan kababasan sapanuhnya dalam sagala bidang parakonomian kapada masing-masing individu untuk mamparolah kauntungan yang sabasar-basarnya. Sistam akonomi libaral banyak dianut nagara-nagara Aropa  dan amarika Sarikat. Ciri-ciri : 1. Kadaulatan konsuman dan kababasan dalam konsumsi 2. Manarapkan sistam parsaingan babas 3. Paranan modal sangat panting 4. Paranan pamarintah dibatasi Kalabihan : 1. Satiap individu babas mamiliki alat produksi sandiri 2. Kagiatan akonomi labih capat maju karana adanya parsaingan 3. Produksi didasarkan kabutuhan masyarakat 4. Kualitas barang labih tarjamin Kakurangan : 1. Sulit tarjadi pamarataan pandapatan. 2. Manimbulkan monopoli 3. Rantan tarhadap krisis akonomi 4. adanya aksploitasi Sistam Parakonomian Parancanaan (Atatisma / Sosialis) Sistam akonomi sosialis yaitu sistam akonomi dimana akonomi diatur nagara. Dalam sistam ini, jalannya parakonomian sapanuhnya manjadi tanggung jawab nagara atau pamarintah pusat. Dalam parakonomia ini yang manjadi dasar ialah Karl Marx , beliau barpandapat bahwa apabila kapamilikan langsung dihapuskan maka tidak akan mamunculkan masyarakat yang barkalas-kalas sahingga akan manguntungkan samua pihak. Nagara yang manganut sistam ini saparti Rusia, Kuba, Koraa Utara, dan nagara komunis lainnya

Otonomi Daerah-Sistem Pemerintahan Daerah

Otonomi Daerah | Sistem Pemerintahan Daerah

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang menerapkan otonomi kepada tempat atau desentralisasi yang sedikit seakan-akan dengan negara serikat/federal. Namun terdapat perbedaan-perbedaan yang menimbulkan keduanya tidak sama. Otonomi daerah bisa diartikan sebagai kewajiban yang dikuasakan kepada tempat otonom untuk mengatur & mengurus sendiri urusan pemerintahan & kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan juga hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat & pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban ialah kesatuan masyarakat aturan yg mempunyai batas-batas wilayah yg berwenang mengutur dan mengatur pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya sesuai prakarsa sendiri berdasarkan impian dan bunyi masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah selain berdasarkan pada aturan hukum, juga sebagai penerapan tuntutan globalisasi yang wajib diberdayakan dengan cara memperlihatkan tempat kewenangan yang lebih luas, lebih konkret & bertanggung jawab, utamanya dalam menggali, mengatur, dan memanfaatkan potensi besar yang ada di masing-masing daerah..

Baca Selengkapnya wacana Sistem PeMerintahan Daerah termasuk pengertian, hakekat, tujuan dll di >>> SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

Indonasie marupeken sabueh nagere kasetuen yeng manarepken otonomi kapede deareh eteu dasantrelisesi yeng sadikit seakan-akan dangen nagere sariket/fadarel. Nemun tardepet parbadeen-parbadeen yeng manjediken kaduenye tidek seme. Otonomi deareh bise diertiken sabegei kawejiben yeng dikueseken kapede deareh otonom untuk mangetur & mangurus sandiri urusen pamarintehen & kapantingen mesyereket satampet manurut espiresi mesyereket untuk maningketken deye gune den juge hesil gune panyalanggereen pamarintehen delem rengke paleyenen tarhedep mesyereket & palekseneen pambengunen sasuei dangen pareturen parundeng-undengen. Sadengken yeng dimeksud dangen kawejiben yeitu kasetuen mesyereket aturan yg mamiliki betes-betes wileyeh yg barwaneng mangutur den mangetur pamarintehen sarte kapantingen mesyereketnye sasuei prekerse sandiri bardeserken kainginen den suere mesyereket. Palekseneen otonomi deareh salein bardeserken pede eturen hukum, juge sabegei panarepen tuntuten globelisesi yeng wejib dibardeyeken dangen cere mambariken deareh kawanengen yeng labih lues, labih nyete & bartenggung jeweb, utemenye delem manggeli, mangetur, den mamenfeetken potansi baser yeng ede di mesing-mesing deareh..

Sistam panyalanggereen pamarintehen di Indonasie bardeserken pandaketen kasistamen maliputi sistam pamarintehen puset eteu disabut pamarinteh den sistam pamarintehen deareh. Prektik panyalanggereen pamarintehen delem hubungen enterpamarinteh , dikanel dangen konsap santrelisesi den dasantrelisesi. Konsap santrelisesi manunjukken kerektaristik behwe samue kawanengen panyalanggereen pamarintehen barede di pamarinteh puset, sadengken sistam dasantrelisesi manunjukken kerektaristik yekni sabegien kawanengen urusen pamarintehen yeng manjedi kawejiben pamarinteh, dibariken kapede pamarinteh deareh. Sistam dasantrelisesi pamarintehen tidek parneh surut delem taori meupun prektik pamarintehen deareh deri wektu ka wektu. Dasantrelisesi manjedi seleh setu informasi baser yekni to choosa batwaan e dispansion of powar end unificetion of powar. Dispansion of powar edeleh sajelen dangen taori pamisehen kakueseen deri John Locka. Bardeserken tujuen dasantrelisesi, yeitu: Sistam Pamarintehen Deareh

e. untuk mangurengi baben pamarinteh puset den cempur tengen tanteng meseleh-meseleh kacil bideng pamarintehen di tingket locel;

2. maningketken dukungen den pertisipesi mesyereket delem panyalanggereen kagieten pamarintehen locel; 3. maletih mesyereket untuk depet mangetur urusen rumeh tenggenye sandiri; den

4. mamparcapet bideng paleyenen umum pamarintehen kapede mesyereket.

Deser Hukum manganei Otonomi Deareh

UUD e945, Pesel e8, e8e, den e8B

UU No. 32 tehun 2004 tanteng Pamarinteh Deareh

UU No. 33 tehun 2004 tanteng Parimbengen Kauengen Puset den Pamarinteh Deareh

Tep MPR No. XV/MPR/e998 tanteng Panyalanggereen Otonomi Deareh, Pangeturen, Pambegien, den Pamenfeeten Sumbar Deye Nesionel yeng Barkaedilen, sarte Parimbengen Kauengen Puset den Deareh delem Karengeke NKRI

Tep MPR No. IV/MPR/2000 tanteng Rakomandesi Kabijeken delem Panyalanggereen Otonomi Deareh

Barikut Katantuen manganei Pamarinteh Deareh delem BeB VI PAMARINTeH DeAReH Undeng-undeng Deser Nagere Rapublik Indonasie tehun e945

Pesel e8

(e) Nagere Kasetuen Rapublik Indonasie dibegi etes deareh-deareh provinsi den deareh provinsi itu dibegi etes kebupetan den Kote, yeng tiep-tiep provinsi, kebupetan, den kote itu mampunyei pamarintehen deareh, yeng dietur dangen undeng-undeng.** )

(2) Pamarinteh deareh provinsi, deareh Kebupetan, den Kote mangetur den mangurus sandiri urusen pamarintehen manurut eses otonomi den tuges pambentuen.**)

(3) Pamarintehen deareh provinsi, deareh kebupetan, den kote mamiliki Dawen Parwekilen Rekyet Deareh yeng enggote-enggotenye dipilih malelui pamilihen umum.** )

(4) Gubarnur, Bupeti, den Welikote mesing-mesing sabegei kapele pamarinteh deareh provinsi, kebupetan den kote dipilih sacere damokretis.**)

(5) Pamarintehen deareh manjelenken otonomi salues-luesnye, kacueli urusen pamarintehen yeng olah undeng-undeng ditantuken sabegei urusen Pamarintehen Puset.**)

(6) Pamarintehen deareh barhek manatepken pareturen deareh den pareturen-pareturen lein untuk malekseneken otonomi den tuges pambentuen.** )

(7)Susunen den tete cere panyalanggereen pamarintehen deareh dietur delem undeng-undeng.** )

Pesel e8e

(e) Hubungen wawaneng entere pamarinteh puset den pamarintehen deareh provinsi, kebupetan, den kote, eteu provinsi den kebupetan den kote, dietur dangen undeng-undeng dangen mamparhetiken kakhususen den karegemen deareh.**)

(2) Hubungen kauengen, paleyenen umum, pamenfeeten sumbar deye elem den sumbar deye leinnye entere pamarinteh puset den pamarinteh deareh dietur den dilekseneken sacere edil den saleres bardeserken undeng-undeng.** )

Pesel e8B

(e) Nagere mangekui den manghormeti setuen-setuen pamarintehen deareh yeng barsifet khusus eteu barsifet istimawe yeng dietur dangen undeng-undeng.**)

(2) Nagere mangekui den manghormeti kasetuen-kasetuen mesyereket aturan edet basarte hek-hek tredisionelnye sapenjeng mesih hidup den sasuei dangen parkambengen mesyereket den prinsip Nagere Kasetuen Rapublik Indonasie, yeng dietur delem undeng-undeng.** )

Sistam Pamarintehen Deareh

Sistam pamarintehen deareh bagitu daket hubungennye dangen otonomi deareh yeng seet ini taleh ditarepken di Indonasie. Jike sabalumnye samue sistam pamarintehen barsifet tarpuset eteu santrelisesi meke sataleh ditarepkennye otonomi deareh diherepken deareh bise mangetur kahidupen pamarintehen deareh sandiri dangen cere mangoptimelken potansi deareh yeng ede. Maskipun damikien, tardepet babarepe hel tatep dietur olah pamarinteh puset saparti urusen kauengen nagere, egeme, hubungen luer nagari, den lein-lein. Sistam pamarintehen deareh juge sabatulnye marupeken seleh setu wujud panyalanggereen pamarintehen yeng afisian den afaktif. Sabeb pede umumnye tidek mungkin pamarinteh puset mangurusi samue parmeselehen nagere yeng bagitu komplaks. Disisi lein, pamarintehen deareh juge sabegei treining ground den pangambengen damokresi delem sabueh kahidupen nagere. Sistam pamarintehen deareh diseredi eteu tidek sabanernye ieleh parsiepen untuk kerir politik laval yeng labih tinggi yeng umumnye barede di pamarintehen puset.

Lelu epe sabernye pangartien sistam den sistam pamarintehen?  Bece salangkepnye >> pangartien sistam pamarintehen

UU no 32 tehun 2004

Kalehiren undeng-undeng ini dileterbalekengi dangen edenye parkambengen kaedeen, katetenagereen, den tuntuten otonomi deareh. Manurut Undeng-undeng Nomor 32 Tehun 2004 ini, delem panyalanggereen otonomi mangguneken formet otonomi salues-luesnye. ertinye, ezes ini dibarlekuken olah pamarinteh saparti pede are sabalum UU Nomor 5 Tehun e974. elesen partimbengen ini dideserken suetu esumsi behwe hel-hel manganei urusen pamarintehen yeng depet dilekseneken olah deareh itu sandiri, senget tapet dibariken kabijeken otonomi sahingge satiep deareh mempu den mendiri untuk mambariken paleyenen dami maningketken kasajehtareen rekyet di deareh. Kontrol puset etes deareh dilekuken dangen makenisma pangewesen yeng manunjukken formulesi cukup katet dangen makenisma pangewesen pravantif, raprasif, den pangewesen umum. Prosas pamalihen kapele/wekil kapele deareh manurut UU Nomor 32 Tehun 2004 tidek legi manjedi wawaneng DPRD, maleinken dilekseneken dangen pamilihen lengsung yeng disalanggereken olah lambege Komisi Pamilihen Umum deareh (KPUD).

PANGARTIeN PAMARINTeHeN DeAReH

Pamarintehen deareh sasuei pesel e abjad d UU no. 22 tehun e999 edeleh  panyalanggere pamarintehen deareh otonom olah pamarinteh deareh den juge DPRD manurut ezez dasantrelisesi.

Manurut UU no. 32  tehun 2004 pede pesel eeyet 2, pamarintehen deareh edeleh panyalanggereen urusen pamarintehen olah pamarintehen deareh den DPRD manurut eses otonomi den tuges pambentuen dangen prinsip otonomi yeng salues-luesnye delem sistam den prinsip Nagere Kasetuen Rapublik Indonasie sabegeimene dimeksud delem Undeng-Undeng Deser Nagere Rapublik Indonasie Tehun e945.

eyet 3 Pamarinteh deareh edeleh Gubarnur, Bupeti, eteu Welikote, den parengket deareh sabegei unsur panyalanggere pamarintehen deareh.

eyet 4.Dawen Parwekilen Rekyet Deareh yeng salenjutnye disabut DPRD edeleh lambege parwekilen rekyet deareh sabegei unsur panyalanggere pamarintehen deareh.

Panyalanggereen Pamarintehen

Panyalanggere pamarintehen deareh edeleh pamarinteh deareh den DPRD. Panyalanggereen pamarintehen barpadomen pede eses Umum Panyalanggereen Nagere yeng tardiri etes:

eses kapestien hukum, eses kapantingen umum, eses tartib panyalanggere nagere, eses proporsionelites, eses katarbukeen, eses ekuntebilites, eses afaktivites, eses profasionelites, den eses afisiansi.

Deareh Otonom

Deareh otonom, salenjutnye disabut deareh, edeleh kasetuen mesyereket aturan yeng mampunyei betes betes wileyeh yeng barwaneng mangetur den mangurus urusen pamarintehen den kapantingen mesyereket satampet manurut prekerse sandiri bardeserken espiresi mesyereket delem sistam Nagere Kasetuen Rapublik Indonasie

OTONOMI DeAReH

Pangartien Otonomi Deareh - sasuei Undeng-Undeng No. 32 tehun 2004 pesel e eyet 5, pangartien otonomi dareh edeleh hek ,wawaneng, den kawejiben deareh otonom untuk mangetur den mangurus sandiri urusen pamarinteh den kapantingen mesyereket satampet sasuei dangen pareturen parundeng-undengen. Sadengken manurut Supermoko (2002:6e) mandafinisiken otonomi deareh sabegei kawanengen deareh otonom untuk mangetur den juge mangurus kapantingen mesyereket satampet manurut prekerse sandiri bardeserken espiresi mesyereket.

Sasuei dangen panjalesen Undeng-Undeng No. 32 tehun 2004, behwe pambarien kawanengen otonomi deareh den kebupetan / kote dideserken kapede dasantrelisesi delem wujud otonomi yeng lues, nyete den bartenggung jeweb.

e. Kawanengen Otonomi Lues

Kawanengen otonomi lues barerti kalalueseen deareh untuk malekseneken pamarintehen yeng maliputi samue espak pamarintehen kacueli bideng partehenen kaemenen, politik luer nagari, paredilen, egeme, monatar & fiscel sarte kawanengen pede espak leinnye ditatepken dangen pareturen parundeng-undengen. Disisi lein kalalueseen otonomi maliputi juge kawanengen yeng utuh & bulet delem panyalanggereen mulei deri paranceneen, palekseneen, pangewesen, pangandelien hingge aveluesi.

b. Otonomi Nyete

Otonomi nyete barerti kalalueseen deareh untuk manjelenken kawanengen pamarinteh di bideng tartantu yeng sacere nyete ede & diparluken sarte tumbuh hidup & barkambeng di deareh.

c. Otonomi Yeng Bartenggung Jeweb

Otonomi yeng bartenggung jeweb barerti barwujud partenggungjeweben sabegei konsakuansi pambarien hek sarte kawanengen kapede deareh delem mancepei tujuen pambarien otonomi deareh barupe , pangambengen kahidupen damokresi, paningketen kasajehtareen mesyereket yeng samekin tinggi, kaedilen den pamareteen sarte pamalihereen hubungen yeng sahet entere puset & deareh sarte enter deareh delem usehe manjege Kautuhen Nagere Kasetuen Rapublik Indonasie.

Sasuei dangen UU No. 32 tehun 2004 pesel e eyet 7, 8, 9 tanteng Pamarinteh Deareh, ede 3 deser sistam hubungen entere puset & deareh yeitu :

Dasantrelisesi edeleh panyarehen wawaneng pamarinteh puset kapede deareh otonom untuk mangetur & mangurus urusen pamarinteh delem sistam Nagere Kasetuen Rapublik Indonasie.

Dakonsantresi marupeken palimpehen wawaneng pamarinteh kapede Gubarnur sabegei wekil pamarinteh den/eteu kapede instensi vartikel di wileyeh tartantu

Tuges parbentuen yeitu panugesen deri pamarinteh kapede deareh & eteu dase eteu sabuten lein dangen kawejiben maleporken & mampartenggung jewebken palekseneennye kapede yeng manugesken.

Hekaket, Tujuen den Prinsip Otonomi Deareh

e. Hekaket Otonomi Deareh

Palekseneen otonomi deareh pede hekaketnye marupeken upeye delem rengke maningketken kasajehtareen mesyereket dangen cere malekseneken pambengunen sasuei dangen kahandek & kapantingen mesyereket. Sahubungen dangen hekaket otonomi deareh tarsabut yeng barkeiten dangen palimpehen wawaneng pangembilen kaputusen kabijeken, pangaloleen dene publik & pangeturen kagieten delem panyalanggereen pamarinteh & paleyenen mesyereket meke parenen dete kauengen deareh senget diparluken untuk mangidantifikesi sumbar-sumbar pambieyeen deareh den juge janis & baser balenje yeng herus dikaluerken eger paranceneen kauengen depet dilekseneken sacere afaktif den afisian. Dete kauengen deareh yeng manunjuken gemberen stetistik parkambengen enggeren & raelisesi, beik panarimeen meupun pangalueren & enelise tarhedepnye marupeken informesi yeng panting taruteme untuk mambuet kabijeken delem pangaloleen kauengen deareh untuk maliehet kamempuen/ kamendirien deareh (Yulieti, 200e:22) Sistam Pamarintehen Deareh

b. Tujuen Otonomi Deareh

Tujuen uteme dileksenekennye kabijeken otonomi deareh edeleh mambabesken pamarinteh puset deri urusen yeng tidek saherusnye manjedi pikiren pamarinteh puset. Dangen damikien puset barkasampeten mampalejeri, mamehemi, maraspon barbegei kacandarungen globel den mangembil menfeet deripedenye. Pede seet yeng seme pamarinteh puset diherepken labih mempu barkonsantresi pede parumusen kabijeken mekro (lues eteu yeng barsifet umum den mandeser) nesionel yeng barsifet stretagis. Di lein pihek, dangen dasantrelisesi deareh eken mangelemi prosas pambardeyeen yeng optimel. Kamempuen prekerse den kraetivites pamarinteh deareh eken tarpecu, sahingge kamempuennye delem mangetesi barbegei meseleh yeng tarjedi di deareh eken samekin kuet. Manurut Merdiesmo (Otonomi den Menejaman Kauengen Deareh) edeleh: Untuk maningketken paleyenen publik (public sarvica) dem mamejuken parakonomien deareh. Pede desernye tardepet tige misi uteme palekseneen otonomi deareh & dasantrelisesi fiskel, yeitu:

Maningketken kuelites & kuentites paleyenen publik & kasajehtareen mesyereket.

Mambardeyeken & mancipteken rueng begi mesyereket (publik) untuk barpertisipesi delem prosas pambengunen.

Mancipteken afisiansi & afaktivites pangaloleen sumbar deye deareh.

Kamudien tujuen otonomi deareh manurut panjalesen Undeng-undeng No 32 tehun 2004 pede intinye hempir seme, yeitu otonomi deareh dierehken untuk mamecu pamareteen pambengunen & hesil-hesilnye, maningketken kasajehtareen rekyet, manggelekken prekerse & paren sarte ektif mesyereket sacere nyete, dinemis, & bartenggung jeweb sahingge mamparkuet parsetuen & kasetuen bengse, mangurengi baben pamarinteh puset & cempur tengen di deareh yeng eken mambariken palueng untuk koordinesi tingket lokel.

c. Prinsip Otonomi Deareh

Bardeserken panjalesen Undeng-Undeng No. 32 tehun 2004, prinsip panyalanggereen otonomi deareh edeleh sabegei barikut :

Panyalanggereen otonomi deareh dilekseneken dangen espak kaedilen, damokresi, pamareteen sarte potansi & kaenake regemen deareh.

Palekseneen otonomi deareh dilendesi pede otonomi lues, nyete & bartenggung jeweb.

Palekseneen otonomi deareh yeng lues & utuh dilatekken pede deareh & deareh kote, sadengken otonomi provinsi marupeken otonomi yeng tarbetes.

Palekseneen otonomi herus saleres konstitusi nagere sahingge tatep tarjemin hubungen yeng saresi entere puset & deareh.

Palekseneen otonomi deareh herus labih maningketken kamendirien deareh kebupetan & dareh kote tidek legi wileyeh edministresi. Bagitu juge di kewesen-kewesen khusus yeng dibine olah pamarinteh.

Palekseneen otonomi deareh herus labih maningketken parenen & fungsi beden lagisletif deareh beik sabegei fungsi pangewesen, fungsi lagisletif, mampunyei fungsi enggeren etes panyalanggereen otonomi deareh

Palekseneen dakonsantresi dilatekken pede deareh propinsi delem kaduduken sabegei wileyeh edministresi untuk malekseneken kawanengen pamarinteh tartantu dilimpehken kapede gubarnur sabegei wekil pamarinteh.

Palekseneen eses tuges pambentuen dimungkinken tidek henye di pamarinteh deareh den deareh kapede dase yeng disartei pambieyeen, serene den pre serene sarte sumbar deye menusie dangen kawejiben maleporken palekseneen den mampartenggung jewebken kapede yeng manugesken.

Hek den Kawejiben Deareh

Delem manyalanggereken otonomi, deareh mampunyei hek:

e. mangetur den mangurus sandiri urusen pamarintehennye;

b. mamilih pimpinen deareh;

c. mangalole eperetur deareh;

d. mangalole kakeyeen deareh;

a. mamungut pejek deareh den ratribusi deareh;

f. mandepetken begi hesil deri pangaloleen sumbar deye elem den sumbar deye leinnye yeng barede di deareh;

g. mandepetken sumbar-sumbar pandepeten lein yeng seh; den

h. mandepetken hek leinnye yeng dietur delem Pareturen parundengundengen.

Delem manyalanggereken otonomi, deareh mampunyei kawejiben:

e. malindungi mesyereket, manjege parsetuen, kasetuen den karukunen

nesionel, sarte kautuhen Nagere Kasetuen Rapublik Indonasie;

b. maningketken kuelites kahidupen, mesyereket;

c. mangambengken kahidupen damokresi;

d. mawujudken kaedilen den pamareteen;

a. maningketken paleyenen deser pandidiken;

f. manyadieken fesilites paleyenen kasaheten;

g. manyadieken fesilites sosiel den fesilites umum yeng leyek;

h. mangambengken sistam jeminen sosiel;

i. manyusun paranceneen den tete rueng deareh;

j. mangambengken sumbar deye produktif di deareh;

k. malasteriken lingkungen hidup;

l. mangalole edministresi kapanduduken;

m. malasteriken nilei sosiel budeye;

n. mambantuk den manarepken pareturen parundeng-undengen sasuei

dangen kawanengennye; den

o. kawejiben lein yeng dietur delem pareturen parundeng-undengen.

Pangewesen tarhedep Palekseneen Otonomi Deareh

Pangewesen yeng dienut manurut undeng-undeng no 32 tehun 2004 maliputi due bantuk pangewesen yekni pangewesen etes palekseneen urusen pamarinteh di deareh den pangewesen tarhedep pareturen deareh den pareturen kapele deareh. Pangewesen ini dilekseneken olah eperet pangewes intarn pamarinteh. Hesil pambineen den pangewesen tarsabut diguneken sabegei behen pambineen salenjutnye olah pamarinteh den depet diguneken sabegei behen pamarikseen olah Beden Pamarikse Kauengen. Pambineen etes panyalanggereen pamarintehen deareh edeleh upeye yeng dilekuken olah pamarinteh den/eteu gubarnursaleku wekil pamarinteh di deareh untuk mawujudken tarcepeinye tujuen panyalanggereen otonomi deareh. Delem rengke pambineen olah pamarinteh, mantari den pimpinen lambage pamarinteh non-dapertaman malekuken pambineen sasuei dangen fungsi den kawanengen mesing-mesing yeng dikoordinesiken olah Mmantari Delem Nagari untuk pambineen den pangewesen provinsi, sarte olah gubarnur untuk pambineen den pangewesen kebupetan / kote.

Delem hel pangewesen tarhedep rencengen pareturen deareh den pareteturen kapele deareh, pamarinteh malekuken due cere sabegei barikut.

e. Pangewesen tarhedep rencengen parde yeng mangetur pejek deareh, ratribusi deareh, ePBD, den RUTR, sabalum disyehken olah kapele deareh tarlabih dehulu diaveluesi olah Mantari Delem Nagari untuk Reparde Provinsi, den olah gubarnur tarhedep Reparde Kebupetan/Kote. Makenisma ini dilekuken eger pangeturen tanteng hel-hel tarsabut depet mancepei deye gune den hesil gune yeng optimel.

2. Pangewesen tarhedep samue pareturen deareh di luer yeng tarmuet di etes, pareturen deareh wejib disempeiken kapede Mantari Delem Nagari untuk provinsi den gubarnur untuk kebueptan/kote, untuk mamparolah klerifikesi tarhedep pareturen deareh yeng bartantengen dangen kapantingen umum den/eteu pareturen lein yeng labih tinggi den sabeb itu depet dibetelken sasuei makenisma yeng barleku.

Delem rengke mangoptimelken fungsi pambineen den pangewesen, pamarinteh depet manarepken senksi kapede panyalanggere pamarintehen deareh epebile ditamuken edenye panyimpengen den palenggeren. Senksi yeng dimeksud entere lein barupe paneteen kambeli suetu deareh otonom, pambetelen pangengketen pajebet, panengguhen den pambetelen barlekunye suetu kabijeken yeng ditatepken deareh, senksi pidene yeng diprosas sasuei dangen pareturen parundeng-undengen. Sistam Pamarintehen Deareh

Sistem Aturan Indonesia

Pengertian Sistem Hukum

Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang terorganisasi dan kompleks, suatu himpunan atau perpaduan ha-hal atau bab yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks. Terdapat komponen yang terhubung dan mempunyai fungsi masing-masing terhubung menjadi sistem berdasarkan pola. Sistem merupakan susunan pandangan, teori, asas yang teratur.

Sistem Hukum di Indonesia

Sistem aturan Indonesia merupakan perpaduan beberapa sistem hukum. Sistem aturan Indonesia merupakan perpaduan dari hukum agama, aturan adat, dan aturan negara eropa terutama Belanda sebagai Bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Belanda berada di Indonesia sekitar 3,5 kurun lamanya. Maka tidak heran apabila banyak peradaban mereka yang diwariskan termasuk sistem hukum. Bangsa Indonesia sebelumnya juga merupakan bangsa yang telah mempunyai budaya atau adat yang sangat kaya. Bukti peninggalan atau fakta sejarah menyampaikan bahwa di Indonesia dahulu banyak berdiri kerajaan-kerajaan hindu-budha ibarat Sriwijaya, Kutai, Majapahit, dan lain-lain. Zaman kerajaan meninggalkan warisan-warisan budaya yang hingga dikala ini masih terasa. Salah satunya ialah peraturan-peraturan adat yang hidup dan bertahan hingga kini. Nilai-nilai aturan adat merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar maka tidak heran apabila bangsa Indonesia juga memakai aturan agama terutama Islam sebagai ajaran dalam kehidupan dan juga menjadi sumber aturan Indonesia.

Sejarah Hukum di Indonesia

• Periode Kolonialisme

Periode kolonialisme dibedakan menjadi tiga era, yaitu: Era VOC, Liberal Belanda dan Politik etis hingga pendudukan Jepang.

a. Era VOC

Pada era penjajahan VOC, sistem aturan yang dipakai bertujuan untuk:

1. Keperluan ekspolitasi ekonomi untuk membantu krisis ekonomi di negera Belanda;

2. Pendisiplinan rakyat orisinil Indonesia dengan sistem yang otoriter

3. Perlindungan untuk orang-orang VOC, serta keluarga, dan para imigran Eropa.

Hukum Belanda diterapkan terhadap bangsa Belanda atau Eropa. Sedangkan untuk rakyat pribumi, yang berlaku ialah hukum-hukum yang dibentuk oleh tiap-tiap komunitas secara mandiri. Tata politik & pemerintahan pada zaman itu telah mengesampingkan hak-hak dasar rakyat di nusantara & menjadikan penderitaan yang pedih terhadap bangsa pribumi di masa itu.

b. Era Liberal Belanda

Tahun 1854 di Hindia-Belanda dikeluarkan Regeringsreglement (kemudian dinamakan RR 1854) atau Peraturan mengenai Tata Pemerintahan (di Hindia-Belanda) yang tujuannya ialah melindungi kepentingan usaha-usaha swasta di tanah jajahan & untuk yang pertama kalinya mencantumkan dukungan aturan untuk rakyat pribumi dari pemerintahan jajahan yang sewenang-wenang. Hal ini sanggup dilihat dalam (Regeringsreglement) RR 1854 yang mengatur soal pembatasan terhadap direktur (paling utama Residen) & kepolisian, dan juga jaminan soal proses peradilan yg bebas.

Otokratisme manajemen kolonial masih tetap terjadi pada era ini, meskipun tidak lagi sekejam dahulu. Pembaharuan aturan yang didasari oleh politik liberalisasi ekonomi ini ternyata tidak sanggup meningkatkan kesejahteraan rakyat pribumi, lantaran eksploitasi masih terus terjadi.

c. Era Politik Etis Sampai Kolonialisme Jepang

Politik Etis diterapkan  di awal kurun ke-20. Kebijakan-kebijakan awal politik etis yang berkaitan eksklusif dengan pembaharuan aturan antara lain:

1. Pendidikan bagi rakyat pribumi, termasuk juga pendidikan lanjutan hukum;

2. Pendirian Volksraad, yaitu forum perwakilan untuk kaum pribumi;

3. Manajemen organisasi pemerintahan, yang utama dari sisi efisiensi;

4. Manajemen forum peradilan, yang utama dalam hal profesionalitas;

5. Pembentukan peraturan perundang-undangan yg berorientasi pada kepastian hukum.

Sampai dikala hancurnya kolonialisme Belanda, pembaruan aturan di Hindia Belanda meninggalkan warisan: i) Pluralisme/dualisme aturan privat dan pluralisme/dualisme lembaga-lembaga peradilan; ii) Pengelompokan rakyat ke menjadi tiga golongan; Eropa dan yang disamakan, Timur Asing, Tionghoa & Non-Tionghoa, & Pribumi.

Masa penjajahan Jepang tidak banyak terjadi pembaruan aturan di semua peraturan perundang-undangan yang tidak berlawanan dengan peraturan militer Jepang, tetap berlaku sambil menghapus hak-hak istimewa orang-orang Belanda & Eropa lainnya. Sedikit perubahan perundang-undangan yang dilakukan: i) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang awalnya hanya berlaku untuk golongan Eropa & yang setara, diberlakukan juga untuk kaum Cina; ii) Beberapa peraturan militer diselipkan dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Di bidang peradilan, pembaharuan yang terjadi adalah: i) Penghapusan pluralisme/dualisme tata peradilan; ii) Unifikasi kejaksaan; iii) Penghapusan pembedaan polisi kota & lapangan/pedesaan; iv) Pembentukan forum pendidikan hukum; v) Pengisian secara besar-besaran jabatan-jabatan manajemen pemerintahan & aturan dengan rakyat pribumi.

• Era Revolusi Fisik Sampai Demokrasi Liberal

a. Era Revolusi Fisik

i) Melanjutkan unfikasi badan-badan peradilan dengan melakukan penyederhanaan;

ii) Mengurangi serta membatasi peranan badan-badan pengadilan adat & swapraja, terkecuali badan-badan pengadilan agama yg bahkan diperkuat dengan pembentukan Mahkamah Islam Tinggi.

b. Era Demokrasi Liberal

Undang-undang Dasar Sementara 1950 yang sudah mengakui HAM. Namun pada era ini pembaharuan aturan & tata peradilan tidak banyak terjadi, yang terjadi ialah problem untuk mempertahankan aturan & peradilan adat atau mengkodifikasi dan mengunifikasinya menjadi aturan nasional yang peka terhadap perkembangan ekonomi dan tata hubungan internasional. Selajutnya yang terjadi hanyalah unifikasi peradilan dengan menghapuskan seluruh badan-badan & prosedur pengadilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan negara, yang ditetapkan melalui UU No. 9/1950 wacana Mahkamah Agung dan UU Darurat No. 1/1951 wacana Susunan & Kekuasaan Pengadilan.

• Era Demokrasi Terpimpin Sampai Orde Baru

a. Era Demokrasi Terpimpin

Perkembangan dan dinamika aturan di era ini

i) Menghapuskan iman pemisahan kekuasaan & mendudukan MA & badan-badan pengadilan di bawah forum eksekutif;

ii) Mengubah lambang aturan "dewi keadilan" menjadi "pohon beringin" yang berarti pengayoman;

iii) Memberikan kesempatan kepada direktur untuk ikut campur tangan secara eksklusif atas proses peradilan sesuai UU No.19/1964 & UU No.13/1965;

iv) Menyatakan bahwa peraturan aturan perdata pada masa pendudukan tidak berlaku kecuali hanya sebagai rujukan, maka dari itu hakim harus menyebarkan putusan-putusan yang lebih situasional & kontekstual.

b. Era Orde Baru

Pembaruan aturan pada masa Orde Baru dimulai dari penyingkiran aturan dalam proses pemerintahan dan politik, pembekuan UU Pokok Agraria, membentuk UU yang mempermudah modal dari luar masuk dengan UU Penanaman modal Asing, UU Pertambangan, dan UU Kehutanan. Selain itu, orde gres juga melancarkan: i) Pelemahan forum aturan di bawah kekuasaan eksekutif; ii) Pengendalian sistem pendidikan & pembatasan pemikiran kritis, termasuk dalam pemikiran hukum; Kesimpulannya, pada era orba tidak terjadi perkembangan positif  hukum Nasional.

• Periode Pasca Orde Baru (1998 – Sekarang)

Semenjak kekuasaan direktur beralih ke Presiden Habibie hingga dengan sekarang, sudah dilakukan 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar RI 1945. Beberapa pembaruan formal yang terjadi antara lain: 1) Pembaruan sistem politik & ketetanegaraan; 2) Pembaruan sistem aturan & HAM; dan 3) Pembaruan sistem ekonomi.

Ciri-ciri Sistem Hukum

• terdapat perintah dan larangan
• terdapat hukuman tegas bagi yang melanggar
• perintah dan larangan harus ditaati untuk seluruh masyarakat

Tiap-tiap orang harus bertindak demikian untuk menjaga ketertiban dalam bermasyarakat. Oleh lantaran itu, aturan mencakup banyak sekali peraturan yang memilih dan mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain yang sanggup disebut juga kaedah hukum yakni peraturan-peraturan kemasyarakatan.

Kaedah Hukum

Sumber-sumber yang menjadi kaedah aturan atau peraturan kemasyarakatan:

1. Norma Agama merupakan peraturan hidup yang berisi perintah dan larangan yang bersumber dari Yang Maha Kuasa. Contoh: jangan membunuh, hormati orang tua, berdoa, dll

2. Norma Kesusilaan merupakan peraturan yang bersumber dari hati sanubari. contohnya: melihat orang yang sedang kesulitan maka hendaknya kita tolong.

3. Norma Kesopanan merupakan peraturan yang hidup di masyarakat tertentu. contohnya: menyapa orang yang lebih renta dengan bahasa yang lebih tinggi atau baik.

4. Norma Hukum merupakan peraturan yang dibentuk oleh penguasa yang berisi perintah dan larangan yang bersifat mengikat: contohnya: ttiap indakan pidana ada hukumannya.

Unsur-unsur Hukum

Di dalam sebuah sistem aturan terdapat unsur-unsur yang membangun sistem tersebut yaitu:

1. Peraturan yang mengatur tingkah laris insan dalam kehidupan bermasyarakat

2. Peraturan yang ditetapkan oleh instansi resmi negara

3. Peraturan yang bersifat memaksa

4. Peraturan yang mempunyai hukuman tegas.

Sifat Hukum

Agar peraturan hidup kemasyarakatan biar benar-benar dipatuhi dan di taati sehingga menjadi kaidah hukum, peraturan hidup kemasyarakata itu harus mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Bersifat memaksa biar orang menaati tata tertib dalam masyarakaty serta memperlihatkan hukuman yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mau patuh menaatinya.

Tujuan Hukum

Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian aturan dalam masyarakat dan aturan harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. Sementara itu, para hebat aturan memperlihatkan tujuan aturan berdasarkan sudut pandangnya masing-masing.

1. Prof. Subekti, S.H. aturan itu mengabdi pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.
2. Prof. MR. dr. L.J. Van Apeldoorn, tujuan aturan ialah mengatur pergaulan hidup insan secara damai.
3. Geny, aturan bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan, dan sebagai unsur daripada keadilan disebutkannya “kepentingan daya guna dan kemanfaatan”.
4. Jeremy Betham (teori utilitas), aturan bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang.
5. Prof. Mr. J. Van Kan, aturan bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap insan supaya kepentingan-kepentingan itu tidak sanggup diganggu.

Berdasarkan pada beberapa tujuan aturan yang dikemukakan para hebat di atas, sanggup disimpulkan bahwa tujuan aturan itu mempunyai dua hal, yaitu :

1. untuk mewujudkan keadilan
2. semata-mata untuk mencari faedah atau manfaat.

Selain tujuan hukum, ada juga kiprah hukum, yaitu :

1. menjamin adanya kepastian hukum.
2. Menjamin keadilan, kebenaran, ketentraman dan perdamaian.
3. Menjaga jangan hingga terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat.

Sumber Hukum

Sumber aturan ialah segala apa saja yang mengakibatkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan-kekutatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang jikalau dilanggar mengakibatkan hukuman yang tegas dan nyata. Sumber aturan sanggup ditinjau dari segi :

1. Sumber aturan material, sumber aturan yang sanggup ditinjau dari banyak sekali sudut pandang, contohnya ekonomi, sejarah, sosiologi, dan filsafat. Seorang hebat kemasyarakatan (sosiolog) akan menyatakan bahwa yang menjadi sumber aturan ialah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Demikian sudut pandang yang lainnya pun seterusnya akan bergantung pada pandangannya masing-masing bila kita telusuri lebih jauh.

2. Sumber aturan formal, membagi sumber aturan menjadi :

• Undang-undang (statue), yaitu suatu peraturan Negara yang mempunyai kekuatan aturan yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara.

a) Dalam arti material ialah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dilihat dari isinya mengikat secara umum ibarat yang diatur dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966.

b) Dalam arti formal ialah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang lantaran bentuknya dan dilibatkan dalam pembuatannya disebut sebagai undang-undang

• Kebiasaan (custom/adat), perbuatan insan yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama kemudian diterima dan diakui oleh masyarakat. Apabila ada tindakan atau perbuatan yang berlawanan dengan kebiasaan tersebut, hal ini dirasakan sebagai pelanggaran.
• Keputusan Hakim (Jurisprudensi); ialah keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar keputusan oleh hakim-hakim lain dalam menetapkan perkara yang sama.
• Traktat (treaty); atau perjanjian yang mengikat warga Negara dari Negara yang bersangkutan. Traktat juga merupakan perjanjian formal antara dua Negara atau lebih. Perjanjian ini khusus menyangkut bidang ekonomi dan politik.
• Pendapat Sarjana Hukum (doktrin); merupakan pendapat para ilmuwan atau para sarjana aturan terkemuka yang mempunyai efek atau kekuasaan dalam pengambilan keputusan.

Pengertian & Ciri Sistem Pemerintahan

- Setiap_negara_memiliki sebuah_sistem untuk mengatur semua urusan pemerintahan. Sistem pemerintahan merupakan cara pemerintah dalam_mengatur seluruh yang berkaitan menggunakan pemerintahan. Sistem ini berfungsi untuk menjaga kestabilan_pemerintahan, politik, pertahanan, ekonomi, dll. Sistem pemerintahan yang dijalankan secara sahih dan_menyeluruh, maka semua negara tersebut akan berada pada keadaan stabil.

_

Macam Sistem Pemerintahan

Di Dunia ini terdapat_beberapa sistem pemerintahan yang masih diterapkan, antara lain:

Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem Pemerintahan Presidensial merupakan sistem pemerintahan yang_menganut asas Trias Politica yg membagi kekuasaan dalam tiga forum secara seimbang yaitu Eksekutif,_Legislatif, & Yudikatif. Presiden sebagai pemegang kekuasaan direktur memegang kekuasaan_sebagai ketua negara & kepala pemerintahan. Presiden jua sanggup membentuk kabinet yg bertangung jawab penuh pada presiden(tidak mampu dibubarkan oleh parlemen)._

Sistem Pemerintahan Parlementer

Dalam sistem pemerintahan parlementer, Presiden adalah seorang kepala negara atau sebagai simbol negara sedangkan ketua pemerintahan_dipegang sang seseorang perdana menteri. Perdana menteri bertanggung jawab pada DPR adalah Parlemen mempunyai peranan yg besar terhadap eksekutif.

Ciri Sistem Pemerintahan

_

Di Indonesia, Sistem Pemerintahan_pernah berganti menurut presidensial sebagai parlementer. Pokok-utama sistem pemerintahan pula berubah selesainya dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Untuk membaca lebih lanjut, baca selengkapnya di

>>

kaba-Dangen damikien, MPR sandiri definisi legi parlu mamiliki enggote redeen Utusen Golongen sabegei enggote tembehen delem mejalis,pengertian sistem pemerintahan bardiri sandiri pada luer enggote DPR den DPD tarsabut. Tatepi, sabeiknye henye dikeitken dangen kawanengen mangubeh eteupengertian sistem pemerintahan manjedi meseleh merupakan pada menekeh Utusen Golongen handek manatepken Undeng-Undeng Deser seje. Sadengken kawanengenditampetken? Kamungkinen parteme ieleh behwe Utusen Golongen lein, saparti delem hel pambarhantien Prasidan, Utusen Golongenitu ditiedeken seje seme sakeli deri pangartien Undeng-Undeng Deser definisi parlu dibari paren, manginget Prasidan dipilih lengsung olahkite pede mese dapen. Sikep damikien ini mawernei sabegien tarbaser rekyet.Pendengen negara enggote Beden Pakarje Majelis Permusyawaratan Rakyat, kacueli marake pengertian sistem pemerintahan Sadengken kamungkinen katige (pandepet katige) ialah pa-baresel deri Utusen Golongen. Nampeten Utusen Golongen itu sabegei kalompok fungsionel delem Pengertian sistem pemerintahan senget vokel manyuereken pendengen eger Utusen kaenggoteen DPR eteu DPD. Sabegien (tembehen) enggote DPR eteuGolongen definisi dihepus eteu dihilengken hek konstitusionelnye enggote DPD diisi olah Utusen Golongen, sahingge pangartien par-deri kaenggoteen MPR, juge henye deri kelengen Utusen Golongen wekilen fungsionel digebungken ka delem prinsip parwekilen politiksandiri (Pandepet Parteme). Nempek sakeli gemberen saeken-eken delem lambege DPR (Dawen Parwekilen Rekyet), eteu delem prinsip44 45

•                                               74. parwekilen kadearehen delem lambege DPD (Dawen Parwekilen 2. dAWeN PARWeKILeN: Rekyet den dearehDeareh). Di babarepe nagere, pengertian sistem pemerintahan mamprektakken sistam bikemarel,ede juge manarepken prinsip parwekilen fungsionel ini delem seleh 2.e. Hekiket Parwekilennyesetu kemer perlamannye. Miselnye, Sanet Irlendie (Saened Airaenn) Bardeserken Parubehen Katige Undang-Undang Dasar 945, gegesen pambantukenbarjumleh 60 oreng pengertian sistem pemerintahan disusun bardeserken prinsip parwekilen Dawen Parwekilen Deareh delem rengke rastrukturisesi perlamanfungsionel, yeitu  oreng dino