Lembaga Pemerintahan Kementerian Dan Non Kementerian

Pengertian Lembaga Kementerian & Tugasnya

Presiden di terdapat dua macam, yaitu lembaga Kementerian yg dipimpin sang Menteri & Non Kementerian yg dipimpin seseorang ketua atau ketua.

Landasan aturan Kementerian yakni Bab V Pasal 17 UUD 1945 yang mengungkapkan bahwa: (1) Presiden dibantu sang menteri-menteri negara. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan sang Presiden. (tiga) Setiap menteri membidangi urusan eksklusif dalam pemerintahan. (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur pada undang-undang.

Lebih lanjut, kementerian diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang  Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 perihal Organisasi Kementerian Negara.

Berikut Nama-Nama Kementerian pada Indonesia bersama tugasnya:

Kementerian ketua yang mempunyai peran sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yg berada dalam kewenangannya.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, & Keamanan (Kemenko Polhukam)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian)

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra)

Kementerian yang mempunyai peran menangani urusan pemerintahan dengan nomenklatur kementeriannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945)

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Kementerian Luar Negeri (Kemlu)

Kementerian Pertahanan (Kemenhan)

Kementerian yg mempunyai tanggung jawab urusan pemerintahan yg ruang lingkupnya disebutkan pada UUD Tahun 1945 (UUD 1945)

Kementerian Agama (Kemenag)

Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)

Kementerian Kehutanan (Kemenhut)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Kementerian Kesehatan (Kemenkes)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)

Kementerian Pekerjaan Umum (Kemenpu)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdiknas)

Kementerian Perdagangan (Kemendag)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

Kementerian Perindustrian (Kemenperin)

Kementerian Pertanian (Kementan)

Kementerian Sosial (Kemensos)

Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi (Kemenakertrans)

Kementerian yg bertugas mengurusi urusan pemerintahan sebagai bentuk penajaman, koordinasi, & sinkronisasi jadwal pemerintah

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen BUMN)

Kementerian Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM)

Kementerian Lingkungan Hidup (Menlh)

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemenegpdt)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemeneg PP & PA)

Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora)

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN)

Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera)

Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek)

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg)

Pengertian Lembaga Non Kementerian (LPNK) dan Tugasnya

Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yakni forum negara di Indonesia yang dibuat untuk melakukan kiprah pemerintahan di bidang tertentu yang tidak dilaksanakan oleh kementerian/instansi, bersifat nasional, strategis, lintas kementerian/instansi, lintas sektor dan lintas wilayah. Selain itu, LPNK juga menunjang kiprah yang dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab eksklusif kepada presiden melalui menteri yang mengoordinasikan

Susunan Organisasi dan Tata Lembaga Pemerintahan Non Kementerian terdiri dari :

Kepala

Sekretariat Utama

Deputi

Inspektorat Utama.

Berikut Nama-Nama Lembaga Non Kementerian di Indonesia:

1.         Arsip Nasional Republik Indonesia

2.         Badan Intelijen Negara

3.         Badan Kepagawaian Negara

4.         Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

5.         Badan Koordinasi Pananaman Modal

6.         Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional

7.         Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

8.         Badan Narkotika Nasional

9.         Badan Nasional Penanggulangan Bencana

10.       Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

11.       Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

12.       Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

13.       Badan Pengawas Tenaga Nuklir

14.       Badan Pengawasan Obat dan Makanan

15.       Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

16.       Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

17.       Badan Pertanahan Nasional

18.       Badan Pusat Statistik

19.       Badan SAR Nasional

20.       Badan Standardisasi Nasional

21.       Badan Tenaga Nuklir Nasional

22.       Lembaga Administrasi Negara

23.       Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

24.       Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

25.       Lembaga Ketahanan Nasional

26.       Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

27.       Lembaga Sandi Negara

28.       Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Demikian klarifikasi perihal forum Kementerian dan Non Kementerian. Semoga bermanfaat. Silakan kunjungi artikel lainnya.