Perkembangan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin

• Perkembangan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin

Sejak diberlakukannya pulang Undang-Undang Dasar 1945, dimulailah aplikasi ekonomi terpimpin, sebagai awal berlakunya herorderingekonomi. Dimana alat-alat produksi & distribusi yang vital harus dimiliki & dikuasai oleh negara atau minimal di bawah supervisi negara. Dengan demikian peranan pemerintah pada kebijakan dan kehidupan ekonomi nasional makin menonjol. Pengaturan ekonomi berjalan dengan sistem komando. Sikap dan kemandirian ekonomi (mandiri) sebagai dasar bagi kebijakan ekonomi. Masalah pemilikan aset nasional oleh negara & fungsi-fungsi politiknya ditempatkan menjadi perkara strategis nasional.

Kondisi ekonomi & keuangan yang ditinggalkan menurut masa demokrasi liberal berusaha diperbaiki sang Presiden Soekarno. Beberapa langkah yg dilakukannya antara lain membangun Dewan Perancang Nasional (Depernas) & melakukan sanering mata uang kertas yang nilai nominalnya Rp500 & Rp1000 masing-masing nilainya diturunkan sebagai 10% saja.Depernas disusun di bawah Kabinet Karya dalam lepas 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Mohammad Yamin dengan beranggotakan 80 orang. Tugas dewan ini menyusun overall planningyang mencakup bidang ekonomi, kultural dan mental. Pada lepas 17 Agustus 1959 Presiden Soekarno menaruh pedoman kerja bagi Depernas yang tugas utamanya memberikan isi kepada proklamasi melalui grand strategy,yaitu perencanaan overalldan interaksi pembangunan menggunakan demokrasi terpimpin & ekonomi terpimpin.

Depernas kemudian menyusun program kerjanya berupa pola pembangunan nasional yang diklaim sebagai Pola Pembangunan Semesta Berencana dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan dan saat aplikasi pembangunan. Perencanaan ini meliputi perencanaan segala segi pembangunan jasmaniah, rohaniah, teknik, mental, etis & spiritual berdasarkan norma-kebiasaan dan nilai-nilai yg tersimpul dalam alam adil dan makmur. Pola Pembangunan Semesta & Berencana terdiri atas Blueprint tripola, yg meliputi pola proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan & pola pembiayaan pembangunan.

Pola Proyek Pembangunan Nasional Semesta Berencana termin pertama dibentuk buat tahun 1961-1969, proyek ini disingkat dengan Penasbede. Penasbede ini kemudian disetujui sang MPRS melalui Tap MPRS No. I/MPRS/1960 lepas 26 Juli 1960 & diresmikan pelaksanaanya oleh Presiden Soekarno dalam tanggal 1 Januari 1961.

Depernas dalam tahun 1963 diganti menggunakan Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin eksklusif sang Presiden Soekarno sendiri. Tugas Bappenas adalah menyusun rancangan pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, baik nasional juga daerah, dan mengawasi laporan aplikasi pembangunan, dan menyiapkan dan menilai Mandataris buat MPRS.

Kebijakan sanering yg dilakukan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2/1959 yang berlaku lepas 25 Agustus 1959 pukul 06.00 pagi. Peraturan ini bertujuan mengurangi banyaknya uang yg beredar buat kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Untuk mencapai tujuan itu uang kertas pecahan Rp500 dan Rp1000 yg ada pada peredaran pada waktu berlakunya peraturan itu diturunkan nilainya sebagai Rp50 & Rp100. Kebijakan ini diikuti menggunakan kebijakan pembekuan sebagian simpanan dalam bank-bank yg nilainya pada atas Rp25.000 menggunakan tujuan buat mengurangi jumlah uang yg tersebar.

Kebijakan keuangan lalu diakhiri menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 6/1959 yang isi pokoknya adalah ketentuan bahwa bagian uang lembaran Rp1000 dan Rp500 yg masih berlaku harus ditukar menggunakan uang kertas bank baru yang bernilai Rp100 & Rp50 sebelum tanggal 1 Januari 1960.

Setelah keamanan nasional berhasil dipulihkan, kasus DI Jawa Barat dan pembebasan Irian Barat, pemerintah mulai memikirkan penderitaan rakyatnya dengan melakukan rehabilitasi ekonomi. Konsep rehabilitasi ekonomi disusun sang tim yg dipimpin oleh Menteri Pertama Ir Djuanda & hasilnya dikenal dengan sebutan Konsep Djuanda. Tetapi konsep ini mangkat sebelum lahir karena menerima kritikan yang tajam menurut PKI karena dipercaya bekerja sama menggunakan negara revisionis, Amerika Serikat dan Yugoslavia.

Upaya pemugaran ekonomi lain yg dilakukan pemerintah adalah menciptakan Panitia 13. Anggota panitia ini bukan hanya para ahli ekonomi, tetapi pula melibatkan para pimpinan partai politik, anggota Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR), pimpinan DPR, DPA. Panitia ini membentuk konsep yang lalu dianggap Deklarasi Ekonomi (Dekon) menjadi strategi dasar ekonomi Indonesia pada rangka pelaksanaan Ekonomi Terpimpin.

Strategi Ekonomi Terpimpin pada Dekon terdiri dari beberapa termin;

Tahapan pertama, harus membangun suasana ekonomi yg bersifat nasional demokratis yang bersih berdasarkan sisa-sisa imperialisme & kolonialisme. Tahapan ini adalah persiapan menuju tahapan kedua yaitu termin ekonomi sosialis. Beberapa peraturannya adalah upaya mewujudkan stabilitas ekonomi nasional menggunakan menarik kapital luar negeri dan merasionalkan ongkos produksi dan menghentikan subsidi.

Peraturan aplikasi Dekon tidak terlepas menurut campur tangan politik yang memberi tafsir sendiri terhadap Dekon. PKI termasuk partai yg menolak melaksanakan Dekon, padahal Aidit terlibat di dalam penyusunannya, selama yang melaksanakannya bukan orang PKI. Empat belas peraturan pemerintah yang telah ditetapkan dihantam habis-habisan sang PKI. Djuanda dituduh PKI sudah menyerah kepada kaum imperialis.Presiden Soekarno akhirnya menahan pelaksanaan peraturan pemerintah tadi pada bulan September 1963 dengan alasan sedang berkonsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia.

Kondisi ekonomi semakin memburuk karena aturan belanja negara setiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Salah satu penyebab membengkaknya aturan belanja tadi adalah pembangunan proyek-proyek mercusuar, yang lebih bersifat politis berdasarkan pada ekonomi, misalnya pembangunan Monumen Nasional (Monas), pertokoan Sarinah, dan kompleks olahraga Senayan yang dipersiapkan buat Asian Games IV dan Games Of the New Emerging Forces (Ganefo).

Kondisi perekonomian yang sangat merosot mendorong pemerintah berusaha mendapatkan devisa kredit (kredit impor) jangka panjang yg wajib dibayar pulang sesudah satu atau dua tahun. Menteri Bank Sentral Yusuf Muda dalam memanfaatkan devisa kredit ini sebagai deferedpaymentkhusus buat menghimpun dan memakai dana revolusi menggunakan cara melakukan pungutan terhadap perusahaan atau perseorangan yang memperoleh fasilitas kredit antara Rp250 juta sampai Rp 1 milyar. Perusahaan atau perseorangan itu wajib membayar dengan valuta asing dalam jumlah yang sudah ditetapkan. Walaupun cadangan devisa menipis, Presiden Soekarno tetap pada pendiriannya buat menghimpun dana revolusi, lantaran dana ini digunakan buat membiayai proyek-proyek yang bersifat martabat politik atau mercusuar, menggunakan mengorbankan ekonomi dalam negeri.

Dampak menurut kebijakan tersebut ekonomi semakin semrawut & kenaikan barang mencapai 200-300% dalam tahun 1965 sebagai akibatnya pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang Rp1000 (uang lama ) diganti dengan Rp1 (uang baru). Tindakan penggantian uang lama dengan uang baru diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar yg menyebabkan reaksi penolakan warga . Hal inilah yang kemudian menyebabkan mahasiswa dan warga turun ke jalan menyuarakan aksi-aksi Tri Tuntutan Rakyat (Tritura).

KESIMPULAN

1. Dinamika politik yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin antara lain diwarnai dengan tampilnya dua kekuatan politik di Indonesia yang saling bersaing, yaitu PKI dengan Angkatan Darat.
2. Pada masa Demokrasi Terpimpin pula, Indonesia melakukan operasi militer untuk membebaskan Papua dari penjajahan Belanda (Trikora). Selain itu, konfrontasi dengan Malaysia juga terjadi (Dwikora).
3. Kebijakan ekonomi yang dilakukan pada masa ini antara lain berupa pembentukan Dewan Perancang Nasional dan Deklarasi Ekonomi, serta dilakukan Devaluasi Mata Uang. Proyek Mercusuar berupa pembangunan Monas, kompleks olahraga Senayan, Pemukiman Kebayoran juga berlangsung.

Baca Juga:

• Keadaan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin.?