Honorer K-2 Wajib Baca, Syarat dan Cara Pendaftaran SSCASN PPPK

Honorer K-2 Wajib Baca, Syarat dan Cara Pendaftaran SSCASN PPPK | Mulai Jumat, 8 Februari 2018 situs SSCASN bisa diakses. Bagi para tenaga honorer yang menantikan informasi pendaftaran PPPK, tentu ini adalah informasi yang sangat penting. Tapi, masih ada yang bingung juga dengan info-info yang berseliweran. Bahkan, ketika situs SSCASN dibuka, banyak juga tenaga honorer yang tidak tahu. Lalu apa yang dimaksud dengan SSCASN.

SSCASN atau Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara adalah situs resmi pendaftaran PPPK, PNS & Sekolah Kedinasan secara Nasional. Sebagai pintu registrasi pertama seleksi Aparatur Sipil Negara ke semua Instansi baik Pusat juga Daerah & dikelola sang Badan Kepegawaian Negara RI menjadi Panitia Seleksi Penerimaan Nasional. SSCASN bisa diakses dengan alamat https://sscasn.Bkn.Go.Id.

Pendaftaran PPPK K-2 ini dikhususkan untuk tenaga pendidik, ksehatan dan tenaga harian lepas.  Jadi, bagi anda yang tidak masuk dalam kategori ini, silakan untuk sementara menunggu informasi lebih lanjut tentang pendaftaran PPPK. Tentu kita para honorer sangat berharap, bahwa tenaga honorer non kategori juga akan mendapatkan jalur khsusus sepertinya halnya K-2.

Apakah sekarang telah mampu mendaftar? Tentu itu yg menjadi pertanyaannya. Meskipun saya bukan honorer K-dua, terus jelas aku juga merasa penasaran dengan pendafatan PPPK ini. Tentu saja sambil terus berharap bahwa tenaga honorer nan kategori jua akan menerima jatah pendafataran PPPK secara khsus seperti halnya honoer K-dua. Tapi, sangat disayangkan sampai hari Senin, 11 Februrai ini tampaknya formulir pendaftaran belum dibuka.

Oke, karena formulir registrasi belum mampu diakses, sekarang saya share aja dulu persyaratan & cara perndaftaran PPPK secara singkat saja. Dengan keterangan ini, maka diharapkan sahabat-sahabat honorer K-dua mampu mempersiapkan diri buat mendaftar PPPK.

Persyaratan Pendaftaran PPPK K-2

- Untuk Tenaga Pendidik :

1. Berusia Maksimal 57 tahun per 1 April 2019

2. Pendidikan Minimal S1/DIV menggunakan jurusan relevan menggunakan mata pelajaran pada kurikulum

3. Masih aktif mengajar hingga saat mendaftar yg dibuktikan menggunakan surat penugasan dari Kepala Sekolah/Kepala Dinas yang menyatakan masih aktif yang memuat fakta minimal NUPTK/NIK, nama, loka dan lepas lahir, nama sekolah, mata pelajaran yang diampu, Kab/Kota/Provinsi.

4. Menandatangani Surat Pernyataan bersedia ditempatkan pada sekolah negeri Kab/Kota/Provinsi sesuai daerah tempat mengajar dan menurut peta kebutuhan pengajar waktu ini.

-Untuk Tenaga Kesehatan :

1. Memiliki Pendidikan minimal D-III bidang kesehatan sesuai dengan persyaratan jabatan & mempunyai STR yang masih berlaku (bukan STR internship) kecuali buat epidemiolog, Entomolog, Administrator kesehatan, & Pranata Laboratorium Kesehatan dengan Pendidikan D-III/S1- Kimia/Biologi.

2. STR (Surat Tanda Registrasi) di unggah melalui SSCASN

3. Ijazah diunggah melalui SSCASN

4. Surat Keputusan Pengangkatan Terakhir pada unggah melalui SSCASN

lima. Daftar persyaratan jabatan

-Untuk Tenaga Penyuluh Pertanian : Persyaratan sesuai dengan Permenpan No.Dua tahun 2008 & PP No.49 tahun 2018

Cara Pendaftaran PPPK K-dua

Untuk mendaftar seleksi PPPK, silahkan masuk ke portal https://ssp3k.bkn.go.id.

Bagi THK-II dan Pemekaran / Pengalihan:

- Untuk THK-II THL-TB Pertanian (Tidak Mengalami Pemekaran )

1.Peserta Isi Form pada Helpdesk

dua.Menginput NIK dan No KK

tiga.Nomer Peserta THK-II/Identitas THL-TB

4.Nama

5.Tanggal Lahir

6.Nama Instansi

Setelah Input data diatas baru bisa Nomer Tiket, sesudah Itu cetak Kartu Tanda Peserta THK-II/THL-TB.

Setelah Itu Peserta tiba Ke BKD membawa

- Cetakan Kartu Tanda Peserta

- Pas Foto 3x4 dua lbr latar belakang Merah

- Berkas pendukung lain nya yg dipersyaratkan

Setelah Itu baru diverifikasi datanya oleh BKD dan menerima salinan Kartu peserta yg sudah ditandatangani pejabat yang berwenang.

Setelah itu baru Anda bisa mendaftar

- Untuk THK-II (Mengalami Pemekaran )

1.Peserta Isi Form pada Helpdesk

dua.Menginput NIK dan No KK

3.Nomer Peserta THK-II

4.Nama

5.Tanggal Lahir

6.Instansi lama

7.Instansi Baru

Setelah Input data diatas baru bisa Nomer Tiket, sesudah Itu cetak Kartu Tanda Peserta THK-II.

Setelah Itu Peserta tiba Ke BKD membawa

- Cetakan Kartu Tanda Peserta

- Pas Foto 3x4 dua lbr latar belakang Merah

- Berkas pendukung lain nya yg dipersyaratkan

Setelah Itu baru diverifikasi Instansi Kerjanya sang BKD & mendapat salinan Kartu peserta yang sudah ditandatangani pejabat yg berwenang.

Setelah itu baru Anda bisa mendaftar.

Nah itulah informasi tentang syarat dan pendaftaran PPPK K-2 khusus untuk tenaga pendidikan dan kesehatan. Bagi anda yang merasa masuk honorer K-2 silakan segera siapakan segala sesuatunya. Namun pastikan bahwa anda juga terdaftara sebagai honorer K-2.

Persyaratan dan Mekanise Pendaftaran PPPK Berdasarkan PP No. 49 Tahun 2018

Persyaratan dan Mekanise Pendaftaran PPPK Berdasarkan PP No. 49 Tahun 2018 | PPPK adalah warga negara Indonesia yang diangkat menjadi ASN berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Informasi tentang pengangkatan PPK, pesyaratan PPPK, cara pendaftaran PPPK dan peryaratan berkas pengangkatan PPPK bagai pegawai non PNS atau pegawai honorer menjadi magnet tersendiri. Terlebih bagi para honorer yang pada perekrutan CPNS 2018 belum mendapatkan nasib baik.

Isu mengenai tenaga honorer yang akan diangkat menjadi ASN PPPK juga terus bergulir memberikan harapan kepada para honorer. Sepertinya, harapan tersebut akan segera menjadi kenyataan. Pasalnya, pemerintah sudah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak yang kemudian dikenal dengan sebutan PPPK.

Dalam PP ini diatur bahwa untuk perekrutan PPPK dilakukan secra terbuka kepada khalayak. Hal ini karena seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama untuk diangkat menjadi PPPK. Kalau melihat sekilas dari aturan tersebut, maka tenaga honorer menjadi agar khawatir juga karena untuk menjadi PPPK mereka harus bersaing dengan pelamar umum layaknya pendaftaran CPNS secara umum.

Persyaratan Pendaftaran PPPK

Persyaratan pendaftaran PPPK ini diatur dalam pasal 16 sebagaimana tercantum berikut ini :

Setiap   warga   negara    Indonesia  mempunyai   kesempatan yang    sama    untuk     melamar   menjadi   PPPK untuk     JF dengan   memenuhi  persyaratan   sebagai   berikut:

a.    usia   paling   rendah    20  (dua  puluh)   tahun    dan  paling

tinggi 1  (satu) tahun   sebelum batas   usia  tertentu  pada jabatan    yang  akan   dilamar  sesuai   dengan   ketentuan peraturan   perundang-undangan;

b.     tidak     pernah      dipidana    dengan      pidana      penjara berdasarkan                   putusan      pengadilan     yang      sudah mempunyai               kekuatan       hukum        tetap        karena melakukan        tindak   pidana    dengan    pidana    penjara    2 (dua) tahun   atau   lebih;

c.     tidak  pernah   diberhentikan   dengan   hormat   tidak  atas permintaan                             sendiri   atau  tidak  dengan   hormat   sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit   Tentara  Nasional Indonesia,               Anggota   Kepolisian   Negara     Republik Indonesia,        atau   diberhentikan   tidak   dengan    hormat sebagai   pegawai swasta;

d.    tidak   menjadi  anggota  atau   pengurus   partai    politik

atau   terlibat   politik  praktis;

e.     memiliki    kualifikasi     pendidikan     sesuai      dengan persyaratan  jabatan;

f.     memiliki    kompetensi     yang      dibuktikan      dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku  dari lembaga profesi yang berwenang untuk  jabatan   yang mempersyaratkan;

g.     sehat  jasmani  dan  rohani   sesuai   dengan   persyaratan jabatan    yang  dilamar;  dan

h.     persyaratan     lain    sesuai     kebutuhan    jabatan      yang ditetapkan  oleh  PPK.

Persyatratan tersebut merupakan persyaratan pendaftaran PPPK secara umum, lalau apakah ada persyaratan khusus yang diperuntukan bagi pegawai honorer. Nah, pasti itu yang dicari. Oke, sebelum kita bicarakan masalah itu, ada baiknya kita ketahui dulu bagaimana mekanismen pendaftaran PPPK.

Mengenai mekanisme pendaftaran diatur mulai dari pasal 17 sampai degan pasal 32. Mulai dari pengumuman, pendaftaran, seleksi, test, pengumuman hasil seleksi dan pelantikan sudah diataur secara jelas. Berikut petikan dari PP No. 49 tahun 2018.

(1)  Setiap   pelamar  harus   memenuhi  dan  menyampaikan semua   persyaratan   pelamaran  yang  tercantum  dalam pengumuman.

Pasal 17

(2)  Setiap   pelamar  berhak   untuk    memperoleh  informasi

tentang    seleksi   PPPK dari   Instansi   Pemerintah  yang akan   dilamar.

Pasal   18

Penyampaian              semua           persyaratan          pelamaran sebagaimana         dimaksud   dalam   Pasal    17  diterima  paling lama      10   (sepuluh)   hari    kerja    sebelum    pelaksanaan seleksi.

Bagian   Kelima

Seleksi

Pasal   19

Seleksi   pengadaan   PPPK sebagaimana   dimaksud   dalam

Pasal  7 ayat  (2) huruf   d terdiri   atas   2 (dua) tahap:

a.     seleksi   administrasi;   dan b.     seleksi   kompetensi.

Pasal20

Seleksi   administrasi   sebagaimana  dimaksud  dalam   Pasal

19  huruf    a  dilakukan   untuk    mencocokkan   persyaratan administrasi   dan  kualifikasi  dengan   dokumen  pelamaran.

Pasal  21

Seleksi   kompetensi   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal

19    huruf      b    dilakukan     untuk      menilai      kesesuaian kompetensi      manajerial,       kompetensi      teknis,        dan kompetensi   sosial    kultural   yang   dimiliki oleh   pelamar dengan   standar    kompetensi  jabatan.

( 1)    Seleksi    kompetensi   teknis    sebagaimana    dimaksud dalam   Pasal  21   terdiri   atas:

a.   Seleksi        kompetensi       untuk        jabatan         yang mensyaratkan                            sertifikasi profesi; dan

b.  Seleksi    kompetensi   untuk    jabatan     yang    belum mensyaratkan                            sertifikasi profesi.

(2)  Seleksi     kompetensi     teknis     untuk      jabatan       yang mensyaratkan    sertifikasi      profesi       sebagaimana dimaksud  pada  ayat  ( 1)   huruf   a dilakukan  dengan   uji kompetensi  untuk   menentukan   peringkat.

(3)  Seleksi   kompetensi  teknis   untuk   jabatan    yang  belum mensyaratkan                                sertifikasi      profesi       sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1) huruf   b dilakukan  dengan   uji kompetensi    untuk       menentukan      ambang     batas

kelulusan  dan  peringkat.

Pasal  23

(1)

Panitia         seleksi         instansi        pengadaan melaksanakan    seleksi   administrasi   terhadap

PPPK

seluruh

dokumen  pelamaran  yang  diterima.

(2) Panitia    seleksi    instansi   pengadaan   PPPK harus mengumumkan  hasil     seleksi     administrasi     secara terbuka.

(3) Dalam   hal  dokumen  pelamaran   tidak   memenuhi persyaratan        administrasi,   pelamar  dinyatakan   tidak lulus   seleksi   administrasi.

Pasal  24

(1)  Pelamar yang  lulus   seleksi   administrasi   sebagaimana dimaksud   dalam      Pasal      20,     mengikuti     seleksi kompetensi.

(2) Pelamar    dinyatakan     lulus     seleksi     kompetensi sebagaimana     dimaksud     pad a    ayat      (1)    apabila memenuhi                        peringkat      yang      ditentukan       sesuai kebutuhan jumlah   dan  jenis  jabatan.

Pasal25

( 1)

Seleksi

pengadaan

PPPK

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

19

dilakukan

dengan

mempertimbangkan   integritas  dan  moralitas.

(2)  Pelamar     yang      telah      dinyatakan      lulus      seleksi pengadaan            PPPK sebagaimana   dimaksud   pada   ayat (1) mengikuti wawancara  untuk   menilai  integritas  dan moralitas  sebagai   bahan   penetapan   hasil  seleksi.

(3)  Pelamar JPT  utama   tertentu  dan  JPT  madya   tertentu yang  telah  lulus  seleksi  pengadaan  PPPKsebagaimana dimaksud                      pada   ayat   ( 1)    selain   mengikuti  wawancara untuk      menilai   integritas  dan   moralitas  sebagaimana dimaksud     pada    ayat    (2)  juga    mempertimbangkan masukan   masyarakat   sebagai   bahan   penetapan   hasil seleksi.

(4)  Ketentuan      lebih      lanjut       mengenai      wawancara sebagaimana                                  dimaksud   pada   ayat   (2) dan   masukan masyarakat                         sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (3) diatur   dengan   Peraturan  Menteri.

Pasal26

( 1)   Dalam     hal     diperlukan,     panitia      seleksi     instansi pengadaan            PPPK dapat    melakukan   uji   persyaratan fisik, psikologis, dan/ atau   kesehatan   jiwa  dalam pelaksanaan                      seleksi      kompetensi     sesuai      dengan persyaratan  jabatan    pada   lnstansi  Pemerintah.

(2)  Ketentuan  lebih  lanjut   mengenai uji persyaratan  fisik, psikologis,             dan/  atau        kesehatan       jiwa       dalam pelaksanaan                       seleksi      kompetensi     sesuai      dengan persyaratan         jabatan    pada   Instansi  Pemerintah  diatur dalam   Peraturan  BKN.

Pasal  27

(1)

Hasil    seleksi

kompetensi    sebagaimana     dimaksud

dalam     Pasal

22    ayat     (3)   dan     hasil     wawancara

sebagaimana    dimaksud    dalam     Pasal    25   ayat    (2)

disampaikan   oleh  panitia   seleksi   instansi  pengadaan

PPPK kepada   Menteri dan  Kepala  BKN.

(2)    Hasil  seleksi  kompetensi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  ( 1)  ditetapkan  oleh  PPK.

Bagian   Keenam

Pengumuman   Hasil  Seleksi

Pasal  28

PPK   mengumumkan     pelamar   yang    dinyatakan    lulus seleksi    pengadaan   PPPK secara    terbuka,    berdasarkan penetapan      hasil      seleksi      kompetensi      sebagaimana dimaksud  dalam   Pasal  27.

Bagian   Ketujuh

Pengangkatan  PPPK

Pasal  29

(1)    Pelamar  yang   dinyatakan   lulus   seleksi   sebagaimana dimaksud  dalam    Pasal    28   diangkat   sebagai    Calon PPPK.

(2)    Calon     PPPK  yang     akan      diangkat     sebagaimana dimaksud  pada   ayat  (1)  tidak   berkedudukan    sebagai calon    Pegawai  Negeri  Sipil,    Pegawai  Negeri  Sipil, Prajurit Tentara      Nasional     Indonesia,      Anggota Kepolisian                      Negara    Republik   Indonesia    atau    PPPK sejak   yang   bersangkutan    ditetapkan    sebagai    calon PPPK.

(3)    Pengangkatan  calon  PPPKsebagaimana dimaksud pada ayat  (1) ditetapkan  dengan   keputusan  PPK.

(4)    Keputusan   PPK sebagaimana  dimaksud  pada   ayat  (3) disampaikan                                   kepada         Kepala         BKN       untuk mendapatkan        nomor  induk   PPPK.

(5)   Penerbitan      nomor       induk       PPPK    sebagaimana

dimaksud  pada  ayat  (4) diterima oleh  PPK paling  lama

25     (dua     puluh      lima)     hari     kerja     sejak     waktu penyampaian.

Pasal30

( 1)       Pelamar    PPPK   yang      dinyatakan      lulus      seleksi sebagaimana         dimaksud     dalam      Pasal      28    wajib menyerahkan      kelengkapan   administrasi   kepada    PyB untuk   ditetapkan  pengangkatannya   sebagai   PPPK.

(2)    PyB      menyampaikan       kelengkapan      administrasi sebagaimana   dimaksud  pada   ayat   ( 1)   kepada    Kepala BKNuntuk  dimasukkan   dalam   sistem   informasi ASN.

Pasal  31

(1)

PPPK   yang

telah      mendapatkan      nomor      induk

sebagaimana

dimaksud    dalam     Pasal    29   ayat    (4)

melaksanakan

tugas  jabatan    berdasarkan   penetapan

pengangkatan

oleh  PPK.

(2)   PPK  dapat    memberikan   kuasa    kepada    pejabat    yang

ditunjuk        di     lingkungannya      untuk       menetapkan pengangkatan       sebagai   pelaksana  tugas  jabatan.

(3)   Keputusan    pengangkatan     sebagaimana     dimaksud

pada    ayat   (1)  ditetapkan    setelah    penandatanganan perjanjian  kerja  oleh  Calon PPPK.

(4)    Keputusan    pengangkatan     sebagaimana     dimaksud pada             ayat    (1)  dijadikan   sebagai    dasar    dimulainya hubungan     perjanjian    kerja    PPPK dengan     lnstansi pemerintah.

(5)    Ketentuan  lebih  lanjut   mengenai  tata  cara  pemberian kuasa       pengangkatan    sebagaimana    dimaksud    pada ayat  (2) diatur   dengan   Peraturan  Menteri.

Pasal  32

(1)    Dalam    hal   pengangkatan    PPPK dalam    JPT   utama tertentu  atau   JPT  madya   tertentu  dari  kalangan  non• PNS   ditetapkan     oleh    Presiden    dengan     berstatus sebagai   PPPK.

(2)    BKN     menerbitkan       nomor       induk       bagi      PPPK sebagaimana     dimaksud  pada   ayat   (1) paling   lama   30 (tiga  puluh)   hari  sejak  ditetapkan  oleh  Presiden.

(3)    PPPK sebagaimana   dimaksud  pada   ayat   (1) diangkat dalam   JPT  utama    tertentu   atau   JPT  madya   tertentu terhitung  sejak  pelantikan.

(4)         PPPK yang   diangkat  dalam   JPT  utama    tertentu   atau JPT  madya  tertentu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (3) wajib  menandatangani    perjanjian  kerja   pada   saat pelan tikan.

Pengawai Non PNS Diangkat Menjadi PPPK

Pasal  99

(1)  Pada   saat    Peraturan   Pemerintah   ini   mulai    berlaku, Pegawai    non-PNS   yang     bertugas     pada      instansi pemerintah  termasuk    pegawai  yang    bertugas    pada lembaga     non    struktural,    instansi    pemerintah    yang menerapkan                             pola     pengelolaan     keuangan      badan layanan  umum/badan       layanan     umum       daerah, lembaga penyiaran  publik,   dan  perguruan  tinggi negeri baru  berdasarkan   Peraturan  Presiden Nomor 10 Tahun

2016   tentang    Dosen   dan   Tenaga   Kependidikan  pada

Perguruan    Tinggi  Negeri   Baru     sebelum diundangkannya     Peraturan    Pemerintah    ini,    masih tetap   melaksanakan   tugas   paling  lama  5 (lima) tahun.

(2)  Pegawai Non-PNS dalam   jangka    waktu   paling   lama   5 (lima) tahun     sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1) dapat         diangkat    menjadi   PPPK  apabila     memenuhi persyaratan sebagaimana    diatur     dalam     Peraturan Pemerintah ini.

(3)  Pegawai Non-PNSsebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

diberikan       perlindungan     berupa      manfaat    jaminan kesehatan, jaminan   kecelakaan   kerja,    dan   jaminan kematian  sebagaimana  berlaku   bagi  PPPK.

(4)  Ketentuan       lebih       lanjut        mengenai      pemberian perlindungan              sebagaimana   dimaksud   pada    ayat   (3) diatur      dengan    peraturan   Menteri  setelah    mendapat pertim bangan           teknis          dari         men teri         yang menyelenggarakan   urusan     pemerintahan    di   bidang keuangan.

Download PP No. 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK

Persyaratan dan mekanisme pendaftaran PPPK di atas serta informasi pengangkatan pegawai honorer menjadi PPPK dikutip dari PP No. 49 tahun 2018. Untuk lebih memantapkan dan menambah pengetahuan kita tentang PP ini, silakan anda unduh aja langsung salinan PP ersebut.

>>> UNDUH PP NO. 49 TAHUN 2018 <<<

Bagaimana Cara Pendaftaran dan Sistem Penggajiannya PPPK

Bagaimana Cara Pendaftaran dan Sistem Penggajiannya PPPK | Inilah yang menjadi pertanyaan besar para tenaga honorer setelah mengalami beberapa kejadian yang mengecewakan. Adanya perekrutan CPNS 2018, para tenaga honorer sudah menaruh harapan besar kalau mereka akan diprioritaskan oleh pemerintah, tapi faktanya tidaklah demikian. Jelas ini sangat mengecewakan.

Ketika, registrasi CPNS 2018 sahih-benar dilaksanakan, benar-sahih mengecewakan, terutama bagi mereka para energi honorer yg sudah berusia diatas 35 tahun, lantaran secara otomatis mereka nir berhak atas kursi CPNS 2018. Tidak hanya itu, kekecewaan pula mendera para tenaga honorer yg IPK nya tidak memenuhi syarat pedaftaran CPNS 2018.

Tidak berhenti hingga disitu, syahdan katanya soal-soal tepst CPNS pula sulitnya luar biasa, sehingga para energi honorer yang lolos persyaratan administrasipun wajib menelan pil pahit karena nir bisa mencapai KKM (Kriteria Ketuntasa Minimal) buat mampu lulus test CPNS 2018.

Setelah kekecewaan demi kekecewaan mendera batin para energi honorer, kini berhembus angin yg seolah-olah angin surga . Yaitu, menggunakan adanya informasi bahwa pemerintah akan membuka lowongan atau melakukan pendaftaran ASN PPPK.

Apa itu ASN PPPK? Sebelum anda lanjutkan, silakan baca dulu penjelasan perbedaan antara ASN, PNS dan PPPK . Karena saya tidak akan lagi membahas tentang apa PPPK secara detail. Penjesana tersebut sudah ada dalam tulisan saya tentang perebedaan ASN, PNS dan PPPK.

Yang menarik dan sudah difahami, PPPK adalah jenis ASN tapi tidak selaras menggunakan PNS. PPPK, yaitu Pegawai Pemerintah menggunakan Perjanjian Kerja. Perbedaan yg mencolok antara ASN PNS & ASN PPPK adalh dalam hak keuangan. PNS berhak atas tunjangan pensiun sedangkan PPPK tidak.

Bagaimana cara pendaftaran PPPK?

Untuk bisa diangkat menjadi PPPK, ternyata tidak semudah yang diharapkan. Konon katanya, pemerintah sedang menggodok sistem pendaftaran PPPK yang nantinya juga harus melalui test. Sama dengan test CPNS yang harus melalui test CAT, untuk bisa diangkat menjadi PPPK para honorer juga harus melakukan pendaftaran dan mengikuti sejumlah test. Salah satunya dalah test atau ujian berbasis komputer.

Apakah sistem pendaftaranya sama menggunakan sistem pendaftaran CPNS? Hal ini masih belum kentara, lantaran pemerintah masih terus menggodok aturan yg nantinya akan dijadikan menjadi payung hukum pada melakukan pendaftaran PPPK.

Bagaimana sistem penggajian dan berapa akbar honor PPPK?

Hmmm.... sistem pendaftarannya aja belum jelas suda menanyakan bagaimana sistem penggajian dan berapa besar gaji yang akan diterima. Gak papa lah, hal ini wajar karena para tenaga honorer suda lama sekali merindukan kesejahteraannya diperhatikan oleh pemerintah.

Mengenai sistem penggajian, terdapat 2 kemungkinan yg sanggup dilakukan sang pemerintah. Pertama, honor PPPK akan ditanggung oleh APBN dan yg ke 2 akan ditanggung sang APBD. Apabila honor PPPK ditanggung oleh APBD, maka nantinya gaji PPPK pada setiap wilayah akan bhineka, lantaran pemerinta wilayah akan menerapkan gaji UMR untuk PPPK yang terdapat di daerahnya.

Tetapi, hal ini belum jelas. Jadi, sambil menunggu sesuatu yg belum jelas, saya sarankan lebih baik para energi honorer untuk mencari penghasilan tambahan aja dulu deh. Hehe....

Demikian penjelasan tentang cara pendaftaran, sistem penggajian dan berapa besar gaji PPK yang saya ambil dari intisari informasi-informasi yang berada di media-media berita online seperti tribunnews, liputan6, dan detik.com

Inilah Penjelasan Perbedaan Antara ASN, PNS dan PPPK

Perbedaan antara ASN, PNS dan PPPK - Ditengah-tengah kegembiraan orang-orang yang berhasil lolos administrasi test CPNS 2018, ada kegelisahan diantara para guru honorer yang sudah lama mengabdi. Pasalnya, banyak guru honorer yang tidak bisa mengikuti test CPNS karena berabgai berbagai hal. Mulai dari IPK yang tidak memenuhi syarat sampai umur yang sudah "kedaluarsa".

Namun demikian, ditengah-tengah rasa gelisah, gundah bercampur murka berhembus informasi bahwa guru honorer yg nir sanggup mengikuti test CPNS atau nir lulus teset CPNS akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah menggunakan Perjanjian Kerja (PPPK).

Apa yang dimaksud dengan PPPK?

PPPK ini muncul sejak bergulirnya UU ASN yang membagi Aparatur Sipil Negara menjadi dua golongan, yaitu golongan PNS dan PPPK. Namun sampai saat ini masih banyak yang belum mehamai secara gamblang tentang perbedaan PNS dan PPPK.

Bagi sebagian orang mungkin berpendapat bahwa ASN adalah nama lain dari PNS. Artinya, PNS akan digangi menjadi namnaya menjadi ASN. Nah, pengertian ini adalah pengertian yang keliru tapi tidak sepenuhnya salah. Namun agar lebih jelas tentang pengertian ASN, PNS dan PPPK, ada baiknya kita buka kembali Undang-undang (UU) Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam UU ASN tersebut, pasal 6 UU No 5 Tahun 2014 menyatakan bahwaPegawai ASNterdiri atas:

1.PNS

2.  PPPK.

Denagn melihat bahwa ASN terdiri dari PNS dan PPPK maka dapat kita simpulkan bahwa bahwa setiapPNSadalahASN, akan tetapi tidak setiapASNadalahPNS. Bisa difahami bahwa ASN adalah sebutan untuk semua pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah dan mendapatkan gaji yang diataur dalam Undang-Undang. Nah pegawai ASN ini ada yang sudah ditetapkan seabgai pegawai tetap yang kemudian disebut PNS dan ada pegawai yang bekerja dengan perjanjian kerja yang kemudian disebut PPPK.

Dengan demikian, kita juga sanggup tahu bahwa ASN merupakan peleburan dari PNS & honorer melebur menajdi satu nama yaitu ASN. Yang PNS disebut pegawai permanen ASN dan yg honorer dianggap menjadi Pegawai Pemerintah menggunakan Perjanjian Kerja (PPPK).

Perbedaan PNS dan PPPK Berdasarkan UU ASN

Agar kita lebih memahami makna ASN, PNS, & PPPK  secara gamblang dan benar, maka kita akan memakai penjelasan terhadap ketiga hal tersebut dengan berdasar pada pasal 1 UU No 5 tahun 2014, yakni:

• Aparatur Sipil Negara (ASN)adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
• Pegawai Negeri Sipil (PNS)adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagaiPegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina  kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
• Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
• Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Sedangkan dalam Pasal 7 UU No 5 Tahun 2014 diterangkan bahwa:

1. PNS merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk  pegawai secara nasional.
2. PPPK merupakan Pegawai  ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.

Perbedaan Hak & Kewajiban antara PNS dan PPPK

Secara beban kerja atau kewajiban, antara PNS dan PPPK tidak jauh berbeda, bahkan pada praktiknya mungkin pegawai PPPK lebih berat dibanding dengan ASN PNS. Hal ini juga terjadi saat ini antara PNS dengan honorer. Beban kerja dan kewajibannya sama saja, bahkan honorer terkadang lebih berat.

Yang membedakan antara keduanya, justru terletak pada hak antara ke 2 jenis ASN ini. Yang paling mencolok, syahdan ucapnya ASN PPPK tidak mempunyai hak pensiuan, yang mana hak purna tugas tersebut dihasilkan oleh ASN PNS.

Demikian penjelasan perbedaan antara ASN, PNS dan PPPK yang diambil dari definisi-definisi yang terkandung dalam UU ASN Nomor 5 Tahun 2014. Nah, agar anda bisa memahami tengang ASN tersebut, maka saya sarankan agar anda membaca secara detail UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Tips Mengajar Bahasa Jawa Dari Ibu Putri Agar Siswa Cepat Hafal Huruf Jawa Dalam 2 Kali Pertemuan

Tips Mengajar Bahasa Jawa Dari Ibu Putri Agar Siswa Cepat Hafal Huruf Jawa Dalam 2 Kali Pertemuan | Bahasa Jawa merupakan mata pelajaran muatan lokal yang wajib dipelajari oleh siswa SD sejak kelas 3. 4 tahun belajar bahasa jawa di tingkat SD, diharapkan pada saat masuk SMP siswa sudah lancar dalam membaca dan menulis dengan huruf jawa.

Namun kenyatannya tidaklah demikian. Banyak anak didik yang nir menguasai bahasa jawa dengan baik dalam ketika masuk Sekolah Menengah pertama. Alhasil gugu Sekolah Menengah pertama harus mengulang pelajaran bahasa jawa mulai menurut nol. Hal ini dirasakan sang Ibu Putri Hayuningtyas Pengajar Aksara Jawa SMP 10 surabaya.

Dari kenyatannya tersebut itulah, kemudian Ibu Putri mencari inovasi bagaimana caranya mengajar aksara jawa agar sanggup cepat ditangkap oleh anak didik. Akasara jawa yg terdiri dari 40 huruf & bentuk yang sulit dihafal memang membuat sebagian murid kesulitan dalam menghafal alfabet atau aksara jawa.

Sumber foto : www.Kemdikbud.Go.Id

Ibu Pengajar manis yg akrab dipanggil Ibu Putri ini lalu membuat penemuan dalam megnajar aksar jawa agar anak didik cepat hafal pada 1 - dua kali rendezvous. Tips-tipsnya ini kemudian beliau share pada ketika aktivitas Simposium Guru & Tenaga Kependidikan 2015 yang digelar sang kemdikbud.

Hal pertama buat memudahkan siswa pada belajar aksara jawa merupakan menggunakan mengelompokkan aksara jawa menjadi enam gerombolan .

Huruf Jawa mempunyai 20 karakter aksara inti dan 20 karakter pasangannya. Beliau tidka megnajar aksara jawa menggunakan meulainya memperkenalkan urutan ho-no-co-ro-ko, melainkan dengan pengelompokan

1. Kelompok pertama adalah kelompok huruf dan pasangan yang memiliki bentuk yang sama.
2. Kelompok kedua merupakan kelompok huruf dan pasangan dengan bentuk mirip.
3. Kelompok ketiga adalah kelompok huruf dan pasangan yang hilang bagian depannya.
4. Kelompok empat hilang bagian belakangnya.
5. Kelompok lima adalah kelompok dengan penulisan mudah,
6. Kelompok keenam merupakan kelompok dengan penulisan sulit.

Dengan metode pengelompokan ini maka ditargetkan anak didik mampu menghafal 40 aksara jawa pada hitungan lima-10 mnt. Jadi, dalam satu atau 2 kali rendezvous,siswa sanggup menghafal sekaligus menulis ke-40 huruf Jawa menggunakan sahih.

Metode Ibu Putri pada mengelompokkan aksara Jawa ini menerima apresiasi berupa Juara 1 Lomba Karya Inovasi Pembelajaran Guru Sekolah Menengah pertama Kelompok Seni Budaya taraf Nasional 2015. Sebelum hingga ke tingkat nasional, inovasinya ini sudah diuji pada tingkat kabupaten/kota & provinsi. Pada 2014 contohnya, Putri menerima juara pertama Pengajar lnovatif Bahasa Jawa se-Jatim tahun 2014. Dia pun berhak meraih piala Gubernur. Ia berhasil menyisih sebesar 22 peserta yang terdiri menurut guru Bahasa Jawa se-Jawa Timur.

Menurut beliau, metode tersebut memerlukan kerja sama antara pengajar & anak didik. Saat guru mengenalkan kelompok-kelompok ini pada murid, guru mengajak anak didik membayangkan bentuknya, mendeskripsikannya, sembari menggerakkan jari ke udara buat menuliskan aksara yang dimaksud. Cara ini diulangi berkali-kali supaya proses siswa menghafal sebagai lebih cepat. Apabila di kelompok satu murid belum hafal, tidak boleh pindah ke grup 2. Demikian seterusnya.

Ibu Putri mencontohkan aksara ke dua (No) yang masuk dalam kelompok mudah. Untuk menghafal pasangan No, Ibu Putri meminta muridnya menghafal sambil membayangkan dan mengucap kalimat ‘turun belok ke kanan”.

Begitu pula saat wajib menghafal pasangan aksara Bo, anak didik diminta menghafal menggunakan kalimat ?C plunker N?. ?Memang pasangan Bo kan misalnya huruf C kemudian melingkar menciptakan huruf N. Jadi siswa mampu membayangkan sambil memejamkan mata menghafalnya. Otak kanan & otak kiri bekerja semuanya.

Untuk memacu anak lebih cepat tahu aksara Jawa, Ibu Putri umumnya membagi grup siswa sebagai empat. Masing-masing anak didik di empat grup ini diminta melanjutkan menuliskan huruf pertama yg sebelumnya ditulis bunda Putri pada papan tulis. Dari huruf pertama ini kemudian berkembang sebagai kata. Kata sebagai kalimat. Kalimat menjadi paragraf.

Setelah 10 mnt, anak didik diminta masing-masing gerombolan menyelidiki output tulisan grup lain. Kelompok 1 memeriksa kelompok 2, grup dua menyelidiki gerombolan tiga, demikian seterusnya. Mereka yg mengusut diminta memperlihatkan letak kesalahannya. Kemudian Ibu Putri memperlihatkan pada kelompok yang diperiksa buat membetulkan kesalahan yang dibuatnya. Jika tidak mampu, Ibu Putrik meminta kelompok yang menyelidiki buat mengoreksinya. Mereka harus bertanggung jawab waktu menyebut milik kelompok yang diperiksanya galat.

Itulah Tips Mengajar Bahasa Jawa Dari Ibu Putri Agar Siswa Cepat Hafal Huruf Jawa Dalam 2 Kali Pertemuan. Semoga tips yang beliu share ini bermanfaat dan menginpirasi guru-guru lain yang menghadapi kesulitan yang sama. Meskipun mungkin mata pelajaran berbeda, intinya adalah berinovasi.