Dari Kurun Ke Masa

Indonesia sebagai suatu negara yang independen mempunyai suatu sistem yang dipakai untuk mengelola negaranya, sistem ini dikenal dengan sistem pemerintahan Indonesia . Dalam pertumbuhan dan perkembangan sejarah ketatanegaraan, Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dalam sistem pemerintahan sesuai dengan situasi dan kondisi zaman. Sebelum membahas perihal perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia, terlebih dulu kami sajikan pengertian sistem pemerintahan.

Pengertian Sistem Pemerintahan

Terdapat banyak sekali pengertian sistem pemerintahan, menururt bahasa maupaun berdasarkan pendapat para ahli. Pengertian sistem pemerintahan secara bahasa atau istilah yakni sebagai berikut:

I stilah kata sistem pemerintahan merupakan campuran dari dua kata sistem dan pemerintahan.

•    Kata sistem merupakan terjemahan dari kata system (bahasa Inggris) yang berarti tatanan, cara, jaringan, atau susunan.

•    Sedangkan Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata-kata itu berarti: a. Perintah yakni perkataan yang bermakna menyuruh melaksanakan sesuatau b. Pemerintah yakni kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau, Negara. c. Pemerintahan adalaha perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah. Maka dalam arti yang luas, pemerintahan yakni perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, pemerintahan yakni perbuatan memerintah yang dilakukan oleh tubuh direktur beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.

•    Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas banyak sekali komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam mencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan.

Sedangkan pengertian sistem pemerintahan berdasarkan beberapa andal yakni sebagai berikut:

•    Menurut Sri Soemantri pengertian sistem pemerintahan yakni sistem hubungan antara organ direktur dan organ legislatif (organ kekuasaan legislatif).  Dua puluh delapan tahun kemudian, dia menyampaikan lagi bahwa  sistem pemerintahan yakni

suatu sistem hubungan kekuasaan antar forum negara. Sistem pemerintahan dalam arti sempit ialah sistem hubungan kekuasaan antara direktur (pemerintah) dan legislatif. Dalam pada itu, sistem pemerintahan dalam arti luas yakni sistem hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem pemerintahan dalam arti luas inilah yang dimaksud dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.

•    Bagir Manan mengungkapkan pula bahwa sistem pemerintahan yakni suatu pengertian (begrip) yang berkaitan dengan tata cara pertanggungjawaban penyelenggara pemerintahan (eksekutif) dalam suatu tatanan negara demokrasi. Dalam negara demokrasi terdapat prinsip geen macht zonder veraantwoordelijkheid (tidak ada kekuasaan tanpa suatu pertanggungjawaban).

Terdapat beberapa perubahan sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan tiga konstitusi yang pernah berlaku yaitu Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi RIS, & UUDS 1950. Secara formal terdapat beberapa periode perkembangan sistem pemerintahan Indonesia.

Perkembangan

Perkembangan sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan tahun 1945 sampai kini yakni menjadi berikut:

1. Sistem Pemerintahan Periode 1945-1949

Lama periode : 18 Agustus 1945 ? 27 Desember 1949

Bentuk Negara : Kesatuan

Bentuk Pemerintahan : Republik

Sistem Pemerintahan : Presidensial

Konstitusi : UUD 1945

Sistem pemerintahan awal yg digunakan sang Indonesia yakni sistem pemerintahan presidensial. Tetapi, seiring datangnya sekutu dan dicetuskannya Maklumat Wakil Presiden No.X tanggal 16 November 1945, terjadi pembagian kekuasaan dalam dua badan, yaitu kekuasaan legislatif dijalankan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) & kekuasaan-kekuasaan lainnya masih tetap dipegang sang presiden hingga lepas 14 November 1945. Berdasarkan Maklumat Pemerintah 14 November 1945 ini, kekuasaan direktur yang semula dijalankan sang presiden beralih ke tangan menteri sebagai konsekuensi menurut dibentuknya sistem pemerintahan parlementer.

2. Sistem Pemerintahan Periode 1949-1950

Lama periode : 27 Desember 1949 ? 15 Agustus 1950

Bentuk Negara : Serikat (Federasi)

Bentuk Pemerintahan : Republik

Sistem Pemerintahan : Parlementer Semu (Quasi Parlementer)

Konstitusi : Konstitusi RIS

Adanya Konferensi Meja Bundar (KMB) antara Indonesia menggunakan delegasi Belanda membuat keputusan pokok bahwa kerajaan Balanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya tanpa syarat & tidak sanggup dicabut kembali pada RIS selambat-lambatnya pada lepas 30 Desember 1949. Dengan diteteapkannya konstitusi RIS, sistem pemerintahan yang dipakai yakni parlementer. Tetapi karena tidak seluruhnya diterapkan maka Sistem Pemerintahan ketika itu diklaim Parlementer semu

tiga. Sistem Pemerintahan Periode 1950-1959

Lama periode : 15 Agustus 1950 ? 5 Juli 1959

Bentuk Negara : Kesatuan

Bentuk Pemerintahan : Republik

Sistem Pemerintahan : Parlementer

Konstitusi : UUDS 1950

UUDS 1950 yakni konstitusi yg berlaku pada negara Republik Indonesia semenjak 17 Agustus 1950 sampai dikeluarkannya Dekrit Presiden lima Juli 1959 Pemilihan Umum 1955 berhasil memilih Konstituante secara demokratis, tetapi Konstituante gagal membangun konstitusi gres sampai berlarut-larut. Pada 5 Juli 1959 pukul 17.00, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang diumumkan dalam upacara resmi pada Istana Merdeka.Isi dekrit presiden 5 Juli 1959 antara lain :

1. Kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 & nir berlakunya lagi UUDS 1950

2. Pembubaran Konstituante

tiga. Pembentukan MPRS dan DPAS

Dikeluarkannya dekrit presiden ini diiringi menggunakan perubahan sistem pemerintahan menurut parlementer ke presidensial.

4. Sistem Pemerintahan Periode 1959-1966 (Orde Lama)

Lama periode : lima Juli 1959 ? 22 Februari 1966

Bentuk Negara : Kesatuan

Bentuk Pemerintahan : Republik

Sistem Pemerintahan : Presidensial

Konstitusi : UUD 1945

Dikeluarkannya dekrit Presiden 1959 mengembalikan sistem pemerintahan Indonesia ke sistem pemerintahan presidensial.

Lima. Sistem Pemerintahan Periode 1966-1998 (Orde Baru)

Lama periode : 22 Februari 1966 ? 21 Mei 1998

Bentuk Negara : Kesatuan

Bentuk Pemerintahan : Republik

Sistem Pemerintahan : Presidensial

Konstitusi : UUD 1945

6. Sistem Pemerintahan Periode 1998 ? Sekarang

Lama periode : 21 Mei 1998 ? Sekarang

Bentuk Negara : Kesatuan

Bentuk Pemerintahan : Republik

Sistem Pemerintahan : Presidensial

Sistem pemerintahan RI menurut UUD 1945 nir menganut suatu sistem menurut negara manapun, melainkan suatu sistem yang spesial bagi bangsa Indonesia. Hal ini tercermin berdasarkan proses pembentukan bangsa NKRI yg digali berdasarkan nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Menurut UUD 1945, kedudukan Presiden sebagai kepala negara & ketua pemerintahan. Sistem ketatanegaraan yg kepala pemerintahannya yakni Presiden dinamakan sistem presidensial . Presiden memegang kekuasaan tertinggi negara pada bawah pengawasan MPR. Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan ini, masih ada beberapa perubahan utama-utama sistem pemerintahan Indonesia, sebelum dan sehabis Amandemen UUD 1945.

A. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Diamandemen.

Yang sebagai utama menurut sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang pada Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 wacana tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut menjadi berikut.

1.    Indonesia yakni negara yang berdasarkan atas aturan (rechtsstaat).

2.    Sistem Konstitusional.

3.    Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

4.    Presiden yakni penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.

5.    Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

6.    Menteri negara ialah pembantu presiden, selain itu menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

7.    Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru. Ciri menurut sistem pemerintahan masa orde gres ini yakni adanya kekuasaan yang amat akbar pada lembaga kepresidenan. Hampir seluruh kewenangan presiden yang pada atur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tadi dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan dpr menjadi wakil masyarakat. Oleh lantaran itu tidak adanya supervisi & tanpa persetujuan DPR, maka wewenang presiden sangat besar & cenderung sanggup disalahgunakan.

Sehingga muncul suatu reformasi untuk menjaga adanya penyalahgunaan kewenangan menggunakan melaksanakan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen tersebut dilakukan dalam 19 Oktober 1999, 18 Agustus 2000, 9 November 2001, 11 Agustus 2002.

Pokok-utama sistem pemerintahan negara Republik Indonesia selesainya Amandemen UUD 1945 yakni sebagai berikut.

1.    Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi tempat yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.

2.    Bentuk pemerintahan yakni negara republik, sedangkan untuk sistem pemerintahan yaitu presidensial.

3.    Presiden yakni kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden  dipilih secara eksklusif oleh rakyat dalam satu paket.

4.    Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.

5.    Parlemen terdiri atas dua bab (bikameral), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan yaitu anggota MPR. dewan perwakilan rakyat mempunyai kewenangan legislatif dan kewenangan mengawasi jalannya pemerintahan.

6.    Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan tubuh peradilan dibawahnya.

Sistem pemerintahan ini pula mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer & melaksanakan pembaharuan buat menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem presidensial.

Beberapa surat keterangan variasi berdasarkan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia yakni menjadi berikut;

1.    Presiden sewaktu-waktu sanggup diberhentikan oleh MPR atas undangan dari DPR. Jadi, dewan perwakilan rakyat tetap mempunyai kewenangan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.

2.    Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.

3.    Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.

4.    Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran)

Adanya perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari waktu ke waktu ini diperlukan bisa memperlihatkan imbas faktual dalam penyelenggaraan negara.

Nama-Nama Presiden Dan Wakil Presiden Indonesia Dari Awal Hingga Sekarang

Suatu negara yang berdaulat tentu mempunyai pemimpin. Ada negara yang dipimpin oleh Presiden, adapula yg dipimpin oleh raja. Negara kita, Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensiil sebagai akibatnya Indonesia dipimpin sang Presiden. Siapa sajakah Presiden yg telah memimpin negara kita dari awal sampai kini ?? Silakan simak penjelasan berikut adalah.

Pengertian Presiden dan Wakil Presiden

Presiden dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara biasanya dibantu oleh banyak sekali perangkat pemerintahan, salah satunya yang paling dekat dengan Presiden ialah wakil Presiden. Sebenarnya apakah yang dimaksud dengan presiden itu?  Secara bahasa, kata “Presiden” berasal dari bahasa Latin (prae artiny sebelum dan sedere menduduki). Sedangkan secara umum, Presiden berarti suatu jabatan pimpinan suatu organisasi, perusahaan, atau negara. Lebih spesifiknya, istilah "Presiden" terutama dipergunakan untuk kepala negara suatu republik, baik dipilih secara langsung, ataupun tak langsung.

Sedangkan Wakil Presiden merupakan jabatan pemerintahan yg berada satu tingkat lebih rendah daripada Presiden. Biasanya wakil presiden akan mengambil alih jabatan presiden jikalau ia berhalangan ad interim atau permanen.

Nama-Nama Presiden Indonesia dari Awal Hingga Saat Ini

Pergantian presiden di Indonesia sampaai waktu ini sudah enam kali terjadi mulai dari Presiden pertama Soekarno hingga yang ke 7 waktu ini Joko Widodo. Berikut Nama-Nama Presiden Indonesia Pertama hingga sekarang.

1. Tahun 1945 - 1967

Presiden:  Ir. Soekarno

Presiden Soekarno

Presiden Pertama RI merupakan Proklamator kemerdekaan RI, Ir soekarno atau yang lebih dekat dipanggi Bung Karno. Presiden Indonesiia pertama ini lahir di Blitar, Jawa Timur pada 6 Juni 1901. Bung Karno lulus menjadi Insinyur pada ITB Bandung. Semenjak masih kuliah sudah aktif berjuang melawan penjajah, buat kemerdekaan bangsanya. & dalam tanggal 18 Agustus diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Wakil Presiden :  Drs. Mohammad Hatta

Mohammad Hatta

Drs. Mohammad Hatta lahir dalam 12 Agustus 1902 pada Bukir Tinggi, Sumatera Barat. Pernah mencar ilmu disekolah tinggi ekonomi pada negeri Belanda. Bung Hatta pernah menjadi Ketua PNI Baru di Bandung. Pada 18 Agustus 1945 Bung Hatta diangkat sebagai Wapres Republik Indonesia.

Dua. Tahun 1967 - 1973

Presiden:  Jenderal (Purn) TNI. H. M. Soeharto

Presiden Soeharto

Jenderal (Purn) Tentara Nasional Indonesia. H. M. Soeharto lahir di Kesumuk, Argomulyo,Yogyakarta pada 8 Juni 1921, merampungkan Skolah Bintara pada Gombong, Jawa Tengah 1941. Karier militer Soeharto mononjol mulai menggunakan peranannya menghadapi Agresi Belanda menggunakan serangan generik Yogyakarta & pembebasan Irian Barat(1962-1963). Pada sidang MPRS Tahun 1967, Soeharto diberikan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Wakil Presiden :  -

tiga. Tahun 1973 - 1978

Presiden:  Jenderal (Purn) TNI. H. M. Soeharto

Wakil Presiden:  Sri Sultan Hamengkubuwono IX

Sri Sultan Hamengkubuwono IX

Sri Sultan Hamengkubuwono IX lahir di Yogyakarta, 12 April 1912. Sri Sultan Hamengkubuwono IX merupakan keliru satu Raja Jawa yg menetang panjajahan Belanda secara jelas-terangan, & mendukung kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1966 menjadi Menteri Utama pada bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri.Dalam Tahun 1973 diangkat menjadi Wapres RI.

4. Tahun 1978 - 1983

Presiden:  Jenderal (Purn) TNI. H. M. Soeharto

Wakil Presiden  :  H. Adam Malik

Adam Malik

Adam Malik lahir pada Pematang Siantar, Sumatera Utara lepas 22 Juli 1917. Pada tahun 1971 Adam Malik mendirikan tempat kerja warta Antara pada Jakarta. Adam Malik aktif pada global politik, mendirikan Partai Rakyat dan Partai Murba(1946 - 1958). Adam Malik dilantik Menjadi Wakil Presiden RI dalam 23 Maret 1978.

5. Tahun 1983 - 1988

Presiden  :  Jenderal (Purn) TNI. H. M. Soeharto

Wakil Presiden  :  Jenderal (Purn) Umar Wirahadikusumah

Umar Wirahadikusumah

Jenderal (Purn) Umar Wirahadikusumah lahir pada lepas 1 Oktober 1924 pada Situraja, Sumedang, Jawa Barat. Membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada Cicalengka. Beliau diangkat sebagai Wakil Presiden RI pada tahun 1983.

6. Tahun 1988 - 1993

Presiden            :  Jenderal (Purn) TNI. H. M. Soeharto

Wakil Presiden  :  Letjend (Purn) Sudharmono, S.H.

Sudharmono, S.H.

Letjen (Purn) Sudharmono, S.H. Lahir pada Cerme, Gresik, Jawa Timur dalam tanggal 12 Maret 1927. Menuntaskan pendidikan pada Fakultas Hukum UI (1926). Pernah menjadi Jaksa Tentara tertinggi pada Medan, Jaksa Tentara merangkap perwira staf Penguasa Perang Tertinggi. Letjen (Purn) Sudharmono, S.H. Sebagai Wakil Presiden RI Periode 1988-1993.

7. Tahun 1993 - 1998

Presiden:  Jenderal (Purn) TNI. H. M. Soeharto

Wakil Presiden:  Jenderal (Purn) Try Sutrisno

Try Sutrisno

Jenderal (Purn) Try Sutrisno lahir dalam lepas 15 November 1935 pada Surabaya, Jawa Timur. Jenderal (Purn) TrySutrisno berperan pada Operasi Pemberantasan DI/ TII di Aceh tahun 1957, pembebasan Irian Barat 1962, Penumpasan G 30 S/PKI. Jenderal (Purn) Try Sutrisno pada tahun 1993 terpilih menjadi Wakil Presiden RI Periode 1993-1998.

8. Tahun 1998

Presiden:  Jenderal (Purn) TNI. H. M. Soeharto

Wakil Presiden :  Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie

9. Tahun 1998 - 1999

Presiden:  Prof. Dr. Ing. B. J. Habibie

B.J Habibie

Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf  Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Pare-Pare, Sulawesi Selatan. B.J. Habibie menuntaskan kuliah di Bandung, dilanjutkan ke Jerman di Technische Hochehule, Achen Jerman, dan lulus cumlaude untuk jurusan konstruksi pesawat terbang. Diploma Ing. diperoleh tahun 1960, gelar Dr. Ing. dengan predikat summa sumlaude di tahun 1965. B.J. Habibie pada 21 Mei 1998 menjadi Presiden RI sesudah Soeharto meletakkan jabatannya sebagai Presiden RI serta menjadi tamat dari tirani Orde Baru.

Wakil Presiden  :  -

10. Tahun 1999 ? 2001

Presiden   :  KH. Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid

KH. Abdurrahman Wahid lahir pada tanggal 14 Agustus 1940 di Jombang, Jawa Timur. KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur merupakan tokoh NU dan Budayawan. Gus Dur  dilantik oleh MPR menjadi Presiden RI pada tanggal 20 Oktober 1999 besama wakilnya Megawati SoekarnoPutri.

Wakil Presiden  : Megawati Soekarnoputri

11. Tahun 2001 - 2004

Presiden:  Megawati Soekarnoputri

Megawati Soekarnoputri

Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri lahir pada tanggal 23 Januari 1946 di Yogyakarta. Megawati Soekarno Putri terpilih sebagai Wapres RI Periode 1999-2004. Sehabis itu dilantik sebagai Presiden RI pada lepas 23 Juli 2001 menggantikan KH. Abdurraman Wahid yang ditarik mandatnya sang Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Sidang spesial MPR 2001.

Wakil Presiden  :  Prof. Dr. H. Hamzah Haz

Hamzah Haz

Prof. Dr. H. Hamzah Haz lahir pada tanggal 15 Februari 1940 pada ketapang, Pontianak, Kalimantan Barat. Hamzah Haz pernah sebagai wartawan pada Pontianak. Kuliah pada Akademi Koperasi Negar Yogyakarta. Hamzah Haz terpilih menjadi Wapres RI menggantikan Megawati yg naik menjadi Presiden.

12. Tahun 2004 - 2009

Presiden:  Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono

Susilo Bambang Yudhoyono

Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY lahir pada lepas 9 September 1949 di Pacitan, Jawa Timur. SBY menyelesaikan AKABRI dalam tahun 1973 menggunakan pangkat letnan 2. Karier politik SBY di mulai dengan menjadi Anggota dewan perwakilan rakyat Fraksi Utusan Golongan (1999- 2004), Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial & Keamanan (Menko Polsoskam) tahun 2000-2004. Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi Presiden RI periode 2004-2009 yang dipilih eksklusif sang masyarakat.

Wakil Presiden:  M. Jusuf Kalla

Jusuf Kalla

M. Jusuf Kalla lahir dalam lepas 15 Mei 1942 pada Watampone, Sulawesi Tengah. Karier politik Jusuf Kalla dimulai semenjak sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat utusan Golkar juga tempat mulai tahun 1982, selesainya itu menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan (1999-2000) merangkap menjadi Kabulog. Jusuf Kalla sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesra dalam (2001- 2004) & dalam tahun 2004 terpilih sebagai Wakil Presiden RI periode 2004-2009 bersama menggunakan Susilo Bambang Yudhoyono.

13. Tahun 2009 - 2014

Presiden:  Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono

Wakil Presiden:  Prof. Dr. H. Boediono, M.Ec

Boediono

Prof. Dr. H. Boediono, M.Ec lahir pada tanggal 25 Februari 1943  di Blitar, Jawa Timur. Boediono pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Kepla Bappenas, Direktur Bank Indonesia, menjadi pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada sebagai guru besar, dan menjabat sebagai Wapres RI semenjak 20 Oktober 2009 ketika terpilih bersama Susilo Bambang Yudhoyono.

14. Tahun 2014 ? 2019

Presiden:  Ir. H. Joko Widodo

Joko Widodo

Ir. H. Joko Widodo atau lebih dikenal dengan Jokowi (lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 21 Juni 1961) adalah presiden terpilih Indonesia tahun 2014. Jabatan Jokowi sebelumnya artinya mantan Gubernur DKI Jakarta & Wali Kota Surakarta (Solo) berdasarkan tahun 2005 hingga 2012. Dua tahun sementara menjalani periode keduanya di Solo, Jokowi memasuki pemilihan Gubernur DKI Jakarta bersama menggunakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai wakil gubernur.

Wakil Presiden  :  M. Jusuf Kalla

Demikian klarifikasi wacana nama-nama Presiden di Indonesia dari awal hingga saat  ini. Semoga bermanfaat.

[Lengkap] Sistem Pemerintahan Orde Gres Kurun Presiden Soeharto

Sistem Pemerintahan Orde Baru Masa Presiden Soeharto

Telah kita ketahui bahwa sistem pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi beberapa periode. Setelah pada artikel sebelumnya telah kita bahas persoalan orde lama, maka pada artikel ini akan kita kupas wacana orde baru. Apakah orde gres itu? Mungkin itu pertanyaan dasar yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Berikut pembahasannya.

Pengertian Orde Baru

Orde gres yaitu istilah yang dipakai untuk masa sehabis pemberontakan Gerakan 30 September tahun 1965. Pada masa orde gres dibangun tekad untuk mengabdi pada kepentingan rakyat dan nasional dengan dilandasi oleh semangat dan jiwa Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Orde gres merupakan upaya untuk mengoreksi penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama. Masa orde gres ini dipimpin oleh Soeharto sehabis dikeluarkannya Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) oleh Presiden Soekarno. Orde gres berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998.

Pemerintahan Orde Baru masa Soeharto

Sejarah Orde Baru

Gerakan 30 S/PKI tahun 1965 menjadikan terjadinya kekacauan terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara berupa penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar ’45 dan Pancasila. Oleh lantaran itu, munculah harapan untuk menempatkan Undang-Undang Dasar ’45 dan Pancasila sebagai landasan kehidupan berbanga dan bernegara secara murni dan konsekuen.

Sejak gerakan PKI berhasil ditumpas, Presiden Soekarno belum bertindak tegas terhadap G30S/PKI. Hal ini menyebabkan ketidaksabaran pada kalangan mahasiswa & warga . Pada lepas 26 Oktober 1965 aneka macam kesatuan serangan menyerupai KAMI, KAPI, KAGI, KASI, dan lainnya mengadakan demonstrasi pada adonan Front Pancasila. Dalam syarat ekonomi yang parah, para demonstran menyuarakan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Pada tanggal 10 Januari 1966 para demonstran mendatangi DPR-GR dan mengajukan Tritura. Isi TRITURA yaitu:

1. Pembubaran PKI,

dua. Pembubaran kabinet berdasarkan unsur-unsur G 30 S/PKI, &

tiga. Penurunan harga.

Di tanggal 15 Januari tahun 1966 diadakan sidang paripurna Kabinet Dwikora didalam sebuah tempat kawasan bogor tepatnya di istana Bogor yang di hadiri dengan wakil-wakil dari mahasiswa. Presiden Republik Indonesia Saat itu yakni Presiden Ir.Soekarno berfikiran timbulnya aneka macam gerakan dari para mahasiswa itu didalangi oleh Central Intelligence Agency  (CIA) yang lembaganya tersebut bertempat di negara Amerika serikat.

Presiden Republik indonesia Ir. Soekarno itu menggemukakan perombakan kabinetnya yaitu di tanggal 21 Februari namun tetapi hal itu tak membuat adanya perubahan yang kemudian membuat hati rakyat bahagia disebabkan karena  masih banyak dari anggota kabinetnya yang berada didalam G30S/PKI, Kabinet gres dikenal dengan”Seratus Menteri”.

Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Dalam Supersemar terdapat 3 poin kiprah primer: pertama, Presiden/Panglima tertinggi ABRI/pemimpin Besar Revolusi/ Mandataris MPRS Soekarno, menetapkan, memerintahkan kepada letjen Soeharto selaku panglima Angkatan Darat, mengambil tindakan yg dianggap perlu biar terjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden Soekarno demi kutuhan bangsa & negara. Kedua, pengkoordinasian panglima angkatan lain, dan ketiga, melaporkan & bertanggung jawab terhadap segala yang berhubungan menggunakan poin kedua. Surat ini diterbitkan Soekarno buat mengembalikan keamanan dan ketertiban. Demonstrasi & kekacauan pada ibukota tidak berubah, meski Soekarno sudah melantik Kabinet Dwikora yg Disempurnakan atau lebih dikenal dengan sebutan ?Kabinet 100 menteri? Dalam tanggal 11 Maret 1966. Dalam kedap kabinet yg dipimpin Presiden Soekarno pada lepas tadi, Letjen Soeharto tidak hadir dengan alasan sakit. Akhirnya, Presiden Soekarno tidak mampu menyelesaikan rapat dan pergi ke Bogor demi alasan keamanan. Pergantian pemerintahan berdasarkan Orde Lama ke Orde Baru secara resmi saat Letjen Soeharto dilantik sebagai Pejabat Presdien Republik Indonesia dalam tanggal 12 Maret 1967.

Hal-hal yg diperjuangkan dalam Orde Baru merupakan:

1. Sikap mental yang positif untuk menghentikan dan mengoreksi segala penyimpangan atau penyelewengan terhadap pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Masyarakat yang adil dan makmur, baik materiil maupun spiritual melalui pembangunan.
3. Sikap mental mengabdi kepada kepentingan rak'yat serta melakukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.

Melalui hal-hal yg diperjuangkannya itu, Orde Baru menghendaki, adanya tata pikir yang lebih nyata & sempurna guna tanpa meninggalkan idealisme usaha, mengutamakan kepentingan nasional.

Kelebihan dan Kekurangan Masa Orde Baru

Kelebihan Sistem Pemerintahan Orde Baru

1. Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000
2. Sukses transmigrasi
3. Sukses KB
4. Sukses memerangi buta huruf
5. Sukses swasembada pangan
6. Pengangguran minimum
7. Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
8. Sukses Gerakan Wajib Belajar
9. Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
10. Sukses keamanan dalam negeri
11. Investor absurd mau menanamkan modal di Indonesia
12. Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri

Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru

1. Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
2. Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara sentra dan daerah, sebagian disebabkan lantaran kekayaan kawasan sebagian besar disedot ke pusat
3. Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah kawasan lantaran kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua
4. Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh pinjaman pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya
5. Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)
6. Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
7. Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan yang dibreideli
8. Penggunaan kekerasan untuk membuat keamanan, antara lain dengan aktivitas "Penembakan Misterius" (petrus)
9. Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintahan presiden selanjutnya)

Demikian sedikit pembahasan wacana pengertian orde baru, Sejarah orde baru, dan kelebihan serta kekurangan maa orde baru. Semoga bermanfaat. Silakan kunjungi artikel wacana sistem pemerintahan di Indonesia lainnya.

Sistem Pemerintahan Indonesia Abad Orde Lama

Masa Orde Lama yaitu periode pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1945 hingga tahun 1968. Untuk pengertian, masa berlangsung, kelebiahan dan kekurangannya, mari kita ulas lebih lanjut sistem pemerintahan pada periode ini.

Pengertian Orde Lama

Setelah kemerdekaan, Indonesia mengalami beberapa periode pemerintahan diantaranya orde usang, orde baru, & reformasi. Orde usang yaitu sebutan bagi periode pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno yg berlangsung dalam tahun 1945 sampai tahun 1968. Pada periode ini, Presiden Soekarno berlaku sebagai Kepala Negara & Kepala Pemerintahan.

Predisen Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno

Sistem Pemerintahan Orde Lama

Pada masa orde lama , sistem pemerintahan di Indonesia mengalami beberapa peralihan. Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan presidensial, parlementer, demokrasi liberal, & sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Berikut penjelasan sistem pemerintahan masa Soekarno:

Masa Pemerintahan Pasca Kemerdekaan (1945-1950)

Pada tahun 1945-1950, terjadi perubahan sistem pemerintahan berdasarkan presidensial sebagai parlementer. Dimana dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai tubuh direktur dan merangkap sekaligus sebagai tubuh legislatif.

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno ini jua terjadi defleksi Undang-Undang Dasar 1945. Berikut Penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945 yg terjadi dalam masa orde usang:

Fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) berubah, dari pembantu presiden menjadi tubuh yang diserahi kekuasaan legislatif & ikut tetapkan GBHN yg merupakan wewenang MPR.

Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial sebagai kabinet parlementer.

Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)

Masa pemerintahan pada tahun 1950-1959 disebut masa liberal, alasannya yaitu dalam politik maupun sistem ekonominya memakai prinsip-prinsip liberal. Pada dikala negara kita menganut sistem demokrasi liberal, terdapat ciri-ciri sistem pemerintahan sebagai berikut:

• Presiden dan wakil presiden tidak sanggup diganggu gugat.
• Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan.
• Presiden berhak membubarkan DPR.
• Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.
• Pada 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959 Presiden Soekarno memerintah memakai konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Dewan Konstituante diserahi kiprah menciptakan undang-undang dasar yang gres sesuai amanat UUDS 1950. Namun hingga tahun 1959 tubuh ini belum juga sanggup menciptakan konstitusi baru. Akhirnya, Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, yang membubarkan Konstituante. Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah:

• Pembentukan MPRS dan DPAS
• Kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950
• Pembubaran Konstituante

Tahun 1959 ? 1968 (Demokrasi Terpimpin)

Demokrasi terpimpin yaitu sebuah sistem demokrasi dimana seluruh keputusan dan ajaran berpusat pada pemimpin negara, yaitu Presiden Soekarno. Sistem Pemerintahan Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan sang Presiden Soekarno pada pembukaan sidang konstituante dalam tanggal 10 November 1956.

Pada masa demokrasi terpimpin ini terjadi banyak sekali penyimpangan yg menimbulkan beberapa peristiwa besar pada Indonesia. Penyimpangan-defleksi yg terjadi pada masa Demokrasi terpimpin yaitu:

• Pancasila diidentikkan dengan NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis)
• Produk aturan yang setingkat dengan undang-undang (UU) ditetapkan dalam bentuk penetapan presiden (penpres) daripada persetujuan
• MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup
• Presiden membubarkan dewan perwakilan rakyat hasil pemilu 1955
• Presiden menyatakan perang dengan Malasya
• Presiden menyatakan Indonesia keluar dari PBB
• Hak Budget tidak jalan

Pada masa ini terjadi persaingan antara Angkatan Darat, Presiden, dan PKI. Persaingan ini mencapai titik puncak menggunakan terjadinya perisiwa Gerakan 30 September 1965 yang dilakukan sang PKI. Adapun dampak menurut kejadian G 30 S yaitu :

• Demostrasi menentang PKI
• Mayjen Soeharto menjadi Panglima AD
• Keadaan ekonomi yang buruk
• Kabinet seratus menteri
• Munculnya TRITURA (Tri Tuntutan Rakyat)

Tritura yaitu abreviasi dari tri tunturan warga atau 3 tuntutan rakyat yg dicetuskan & diserukan oleh para mahasiswa KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dengan didukung oleh ABRI pada tahun 1965. Tuntutan ini ditujukan pada Pemerintah. Isi TRITURA yaitu:

1. Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya.
2. Pembersihan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI.
3. Penurunan harga barang-barang.

Peralihan Kekuasaan politik dari Orde usang ke Orde Baru

Terjadinya kejadian G 30 S PKI sangat besar lengan berkuasa terhadap proses peralihan  pemerintahan dari Orde Lama ke Orde baru. Berikut proses peralihan pemerintahan dari Orde Lama ke Orde baru:

Tanggal 16 Oktober 1966 Mayjen Soeharto telah dilantik menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat dan dinaikkan pangkatnya sebagai Letnan Jenderal.

Keberanian KAMI & KAPPI yg memberikan kesempatan bagi Mayjen Soeharto untuk menaruh jasa baik demi pulihnya stagnasi roda pemerintahan bisa diakhiri. Untuk itu beliau mengutus 3 Jenderal yaitu M.Yusuf, Amir macmud dan Basuki Rahmat sang Soeharto buat menemui presiden guna memberikan ajuan itu pada tanggal 11 Maret 1966. Sebagai kesannya lahirlah surat perintah 11 Maret 1966 (SUPERSEMAR).

SUPERSEMAR atau Surat Perintah Sebelas Maret yaitu surat perintah yang ditandatangani Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966. Isinya berupa kode Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto, selaku Menteri Panglima Angkatan Darat, buat merogoh segala tindakan yang dianggap perlu buat mengawal jalannya pemerintahan dalam ketika itu. Sampai saat ini belum ada yang memahami secara niscaya isi supersemar.

• Pada lepas 7 februari 1967, jenderal Soeharto menerima surat diam-diam dari Presiden melalui mediator Hardi S.H. Pada surat tersebut di lampiri sebuah konsep surat penugasan tentang pimpinan pemerintahan sehari-hari kepada pemegang Supersemar.

• Pada 11 Februari 1967 Jend. Soharto mengajukan konsep yang bisa digunakan buat mempermudah penyelesaian konflik. Konsep ini berisi ihwal pernyataan presiden berhalangan atau presiden menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada pemegang Supersemar sesuai menggunakan ketetapan MPRS No.XV/MPRS/1966, presiden lalu meminta saat buat mempelajarinya.

• Pada tanggal 12 Februari 1967, Jend.Soeharto kemudian bertemu kembali dengan presiden, presiden tidak dapat  menerima  konsep tersebut alasannya yaitu tidak menyetujui pernyataan yang isinya berhalangan.

• Pada lepas 20 Februari 1967 ditandatangani konsep ini sang presiden setelah diadakan sedikit perubahan yakni pada pasal tiga pada tambah menggunakan kata-kata menjaga & menegakkan revolusi.

• Pada lepas 23 Februari 1967, pukul 19.30 bertempat pada Istana Negara presiden /Mendataris MPRS/ Panglima tertinggi ABRI menggunakan resmi telah menyerahkan kekuasaan pemerintah pada pengemban Supersemar yaitu Jend.Soeharto.

• Pada bulan Maret 1967, MPRS mengadakan sidang istimewa pada rangka mengukuhkan pengunduran diri Presiden Soekarno sekaligus mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden RI.

• Setelah turunnya Presiden Soekarno berdasarkan bangku kepresidenan maka berakhirlah orde usang. Kepemimpinan disahkan pada Jendral Soeharto yg menanamkan masa kepemimpinanya menjadi orde baru.

Kelebihan dan Kekurangan Pemerintahan Orde Lama

Masa Pemerintahan Orde Lama memang tergolong pemerintahan yang mengalami banyak transisi sistem pemerintahan dan poly insiden krusial yang terjadi pada dalamnya. Berikut kelebihan & kekurangan masa Pemerintahan Orde lama :

Kelebihan Masa Orde Lama

• Presiden Soekarno banyak menyumbangkan gagasan-gagasan dalam politik luar negeri.
• Indonesia berhasil merebut kembali Irian Barat dari Belanda melalui jalur diplomasi dan militer
• Kepemimpinan Indonesia di mata dunia Internasional mempunyai sumbangsih besar, yaitu sebagai pencetus gerakan Non blok dan Pemimpin Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika diadakan pada tahun 1955 di Bandung. Konferensi Asia Afrika tersebut membuahkan Gerakan Non-Blok pada tahun 1961.
• Mampu membangun integritas nasional yang kuat

Kekurangan Masa Orde Lama

• Penataan kehidupan konstitusional yang tidak berjalan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
• Situasi politik yang tidak stabil terlihat dari banyaknya pergantian kabinet yang mencapai 7 kali pergantian kabinet.
• Sistem demokrasi terpimpin. Kekuasaan Presiden Soekarno yang sangat Dominan, Sehingga kehidupan politik tidak tumbuh demokratis.
• Pertentangan ideologi antara nasionalis, agama dan komunis (NASAKOM)
• Terjadinya inflasi yang menimbulkan harga kebutuhan pokok menjadi tinggi.

Demikian sedikit ulasan wacana pemerintahan masa Ir. Soekarno yang sering disebut sistem pemerintahan indoneisa masa orde lama, supaya sanggup bermanfaat bagi anda, terimakasih.

Pengertian Demokrasi Dan Jenis-Jenis Demokrasi

Pengertian Demokrasi dan  Jenis-Jenis Demokrasi

Indonesia adalah keliru satu negara yang menerapkan sistem demokrasi. Sistem yg sudah dijalankan ini bermula ketika era reformasi tepatnya sehabis lengsernya kepemimpinan presiden Soeharto. Sebelum membahas tentang sistem demokrasi yg diterapkan di Indonesia, terdapat baiknya kita bahas dulu mengenai pengertian demokrasi, karakteristik-ciri demokrasi, dan macam demokrasi. Berikut penjelasannya:

A. Pengertian Demokrasi

Demokrasi mampu diartikan secara bahasa & menurut para pakar. Pengertian demokrasi secara bahasa, berasal menurut Yunani Kuno yg diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Tetapi, arti menurut kata ini telah berubah sejalan dengan saat, dan definisi terbaru sudah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan menggunakan perkembangan sistem ?Demokrasi? Di banyak negara.

Kata ?Demokrasi? Berasal menurut dua istilah, yaitu demos yg berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sebagai akibatnya mampu diartikan menjadi pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan berdasarkan rakyat, sang rakyat dan buat masyarakat.

Sedangkan pengertian demokrasi menurut para hebat diantaranya:

1. Demokrasi berdasarkan Montesque, kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga forum atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaaan untuk menciptakan undang-undang, kedua, administrator yang mempunyai kekuasaan dalam melakukan undang-undang, dan ketiga ialah yudikatif, yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Dan masing-masing institusi tersebut bangun secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya.
2. Demokrasi berdasarkan Abraham Lincoln  yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
3. Demokrasi berdasarkan Aristoteles mengemukakan ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan, lantaran hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara sanggup saling membuatkan kekuasaan didalam negaranya. Aristoteles pun menyampaikan apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam menentukan cara hidupnya, maka sama saja menyerupai budak.
4. Demokrasi berdasarkan H. Harris Soche ialah suatu bentuk pemerintahan rakyat, karenanya kekuasaan pemerintahan menempel pada rakyat juga merupakan HAM bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu tubuh yang diserahkan untuk memerintah.
5. Demokrasi berdasarkan International Commission of Juris tadalah bentuk pemerintahan dimana hak dalam menciptakan suatu keputusan politik harus diselenggarakan oleh rakyat melalui para wakil yang terpilih dalam suatu proses pemilu.

B. Ciri-Ciri Demokrasi

Setelah membahas pengertian demokrasi, yuk kita bahas ciri-karakteristik demokrasi. Berikut penjelasan karakteristik-ciri demokrasi berdasarkan UUD 1945 dan ciri demokrasi menurut ahli.

Ciri-ciri demokrasi dari UUD 1945:

1. Adanya jaminan HAM (pasal 28A-J Undang-Undang Dasar 1945)
2. Adanya jaminan kemerdekaan bagi warga Negara untuk berkumpuldan beroposisi
3. Perlakuan dan kedudukan sama bagi seluruh warga negara dalam aturan (pasal 27 ayat 1 UUD)
4. Kekuasaan yang dikontrol oleh rakyat melalui perwakilan yang dipilih rakyat
5. Jaminan kekuasaan yang telah disepakati bersama

Ciri-karakteristik Demokrasi dari political performance Bingham Powel Jr., sebagai berikut:

1. Legitimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa pemerintah tersebut mewakili keinginan rakyatnya.
2. Pengaturan yang mengorganisasikan negosiasi untuk memperoleh legitimasi didasarkan melalui pemilihan umum yang kompetitif. Pada prakteknya minimal terdapat dua partai politik.
3. Sebagian besar orang cukup umur sanggup ikut serta dalam proses pemilihan, baik sebagai calon maupun sebagai pemilih
4. pemilihan secara diam-diam dan tanpa dipaksa
5. adanya hak-hak dasar menyerupai kebebasan berbicara, berkumpul, berorganisasi dan kebebasan pers.

C. Prinsip-prinsip Demokrasi

Ada beberapa prinsip demokrasi yang penting, yaitu:

1.      Keterlibatan warga Negara dalam pembuatan keputusan politik

2.      Tingkat persamaan tertentu di anatara warga Negara

3.      Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan digunakan oleh warga Negara.

4.      Suatu system perwakilan

5.      Suatu system pemilihan – kekuasaan mayoritas

6.      Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi

7.      Pemilu yang bebas, jujur, dan adil (agar menerima wakil rakyat yang sesuai aspirasi rakyat)

8.      Jaminan Hak Asasi Manusia

9.      Persamaan kedudukan di depan aturan

10.  Peradilan yang jujur dan tidak memihak untuk mencapai keadilan

11.  Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat

12.  Kebebasan pers

D. Jenis-jenis Demokrasi

Demokrasi bisa dibedakan menjadi beberapa jenis dari aneka macam aspek. Berikut jenis-jenis demokrasi yg ada pada banyak sekali negara:

Jenis-jenis Demokrasi menurut cara penyaluran aspirasi rakyat

1. Demokrasi Langsung: Demokrasi eksklusif ialah sistem demokrasi yang memperlihatkan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan ketika menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Bisa dikatakan demokrasi eksklusif ialah demokrasi yang higienis lantaran rakyat diberikan hak mutlak untuk memperlihatkan aspirasinya.
2. Demokrasi Tidak Langsung: Demokrasi tidak eksklusif ialah sistem demokrasi yang dijalankan memakai sistem perwakilan.

Jenis-jenis Demokrasi berdasarkan yg dijadikan prioritas atau titik perhatian

1. Demokrasi Material
2. Demokrasi Formal
3. Demokrasi Campuran

Jenis-jenis Demokrasi dari prinsip ideologi

1. Demokrasi Rakyat: Demokrasi rakyat(proletar) ialah sistem demokrasi yang tidak mengenal kelas sosial dalam kehidupan. Tidak ada ratifikasi hak milik pribadi tanpa ada paksaan atau penindasan tetapi untuk mencapai masyarakat yang dicita-citakan tersebut dilakukan dengan cara kekerasan atau paksa atau dengan kata lain negara ialah alat untuk mencapai keinginan kepentingan kolektif.
2. Demokrasi Konstitusional: Demokrasi konstitusional ialah demokrasi yang dilandaskan kebebasan setiap orang atau insan sebagai makhluk sosial. Hobbe, Lockdan Rousseaue mengemukakan pemikirannya wacana negara demokrasi bahwa negara terbentuk disebabkan oleh benturan kepentingan hidup orang yang hidup bermasyarakat. Ini mengakibatkan terjadinya penindasan diantara mereka. Oleh alasannya ialah itu kumpulan orang tersebut membentuk komunitas yang dinamakan negara atas dasar kepentingan bersama. Akan tetapi fakta yang terjadi kemudian ialah munculnya kekuasaan berlebih atau otoriterianisme.

Jenis-jenis Demokrasi berdasarkan wewenang & korelasi antara alat kelengkapan negara

1.      Demokrasi Sistem Parlementer

2.      Demokrasi Sistem Presidensial

Jenis-jenis Demokrasi menurut penyaluran kehendak warga , terbagi sebagai 2 yaitu :

1. Demokrasi Langsung : Suatu sistem demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat secara eksklusif dalam menentukan aneka macam kebijakan umum, urusan negara dan permusyawaratan dalam suatu negara.
2. Demokrasi Tidak langsung : Demokrasi tidak eksklusif ialah suatu sistem demokrasi untuk menyalurkan keinginan warga atau rakyatnya melalui perwakilan dari parlemen.

Jenis-jenis Demokrasi menurut korelasi antar indera negara

1. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum yang merupakan salah satu macam demokrasi dimana rakyat menentukan perwakilannya untuk menjabat di parlemen, akan tetapi tetap terkontrol oleh imbas rakyat.
2. Sistem parlementer yang merupakan demokrasi perwakilan dimana adanya korelasi yang besar lengan berkuasa antara tubuh administrator dan tubuh legislatif. Ciri utama sebuah negara yang menganut sistem parlementer ialah adanya parlemen dalam sistem pemerintahannya.
3. Sistem pemisahan kekuasaan yang merupakan demokrasi perwakilan dimana jabatan legislatif terpisah dari eksekutif, sehingga keduanya tidak berkaitan secara eksklusif menyerupai sistem demokrasi parlementer.
4. Sistem referendum dan inisiatif rakyat yang dimaksud ialah adonan antara demokrasi perwakilan dengan demokrasi langsung.

Jenis-jenis Demokrasi dari prinsip ideologi

1. Demokrasi Liberal merupakan Kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum
2.  Demokrasi Rakyat merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara.
3.  Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang ada di Indonesia bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berazaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh msyarakat atau warga negara. Demokrasi pancasila fokus pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani rakyat. Sampai ketika ini Indonesia menganut demokrasi pancasila yang bersumber pada falsafah pancasila.

Demikian penjelasan singkat tentang sistem demokrasi. Silakan kunjungi artikel lainnya ihwal sistem pemerintahannegara.