Pengertian dan Agenda sistem pemerintahan Reformasi

Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan perikehidupan lama dengan perikehidupan baru dan secara hukum menuju kearah perbaikan. Reformasi merupakan formulasi  menuju indonesia baru dengan tatanan baru. Tatanan gerakan reformasi pada mulanya disuarakan dari kalangan kampus yaitu Mahasiswa, dosen maupun rektor. Situasi politik dan ekonomi indonesia yang demikian terpuruk mendorong kalangan kampus tidak hanya bersuara melalui mimbar bibas di kampus, namun akhirnya mendorong mahasiswa turun ke jalan.

Sumber Buku & Internet

Konferensi Meja Bundar (KMB) dan Pembentukan RIS

Konferensi Meja Bundar (KMB) & Pembentukan RIS

Selamat tiba pada yang selalu berusaha menyampaikan berbagai liputan, utamanya mengenai sejarah. Pada kesempatan ini akan mengulas mengenai ?KMB dan Pembentukan RIS?. Tanpa berlama-usang eksklusif saja simak ulasan di bawah ini.

Konferensi Meja Bundar & Pembentukan RIS

Di mulai dari tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949, KMB diselenggarakan di Den Haag. Konferensi ini mempertemukan delegasi RI pimpinan Bung Hatta, delegasi BFO pimpinan Sultan Hamid Alqadri, dan delegasi Kerajaan Belanda pimpinan Menteri Daerah Seberang, van Maarseveen, serta delegasi yang mewakili PBB.

Di ketika KMB berlangsung, Bung Hatta mendominasi pembicaraan pihak Indonesia & seluruh peserta KMB mengaguminya. Hasil menurut KMB utamanya merupakan Transfer kedaulatan dari Belanda kepada RIS dengan dispensasi Papua.

Tanggal 6 Desember 1949 pemerintahan RI mengajukan hasil KMB kepada KNIP/Komite Nasional Indonesia Pusat, untuk diratifikasi. Dalam perhitungan suara dalam ratifikasi itu telah menghasilkan 226 suara setuju, 62 menolak, dan 31 abstain.

Berdasarkan ratifikasi itu tepat pada tanggal 15 Desember, dilakukan pemilihan Presiden RIS dengan calon tunggal Soekarno, yang secara aklamasi terpilih. Kemudian 2 hari setelah itu tanggal 17 Desember Bung Karno dilantik sebagai Presiden RIS. Selanjutnya ia menunjuk Bung Hatta selaku formatur kabinet. Di tanggal 20 Desember 1949 Kabinet RIS terbentuk di bawah pimpinan Bung Hatta selaku Perdana Menteri.

Foto: Kabinet Republik Indonesia Serikat

Pada tanggal 23 Desember 1949 sebuah delegasi Pemerintahan RIS menuju ke Negeri Belanda untuk menandatangani pengakuan kedaulatan Indonesia. Dan yang ikut membubuhkan tanda tangan dalam naskah pengakuan Kedaulatan yakni, Ratu Juliana, Perdana Menteri Willem Drees, Menteri Urusan Daerah Seberang Mr. Sassen, Bung Hatta juga ikut menandatangani sebagai ketua delegasi RIS.

Bertepatan menggunakan hal itu Sri Sultan Hamengku Buwono IX & Wakil Tinggi Mahkota Belanda di Indonesia, Lovink, melakukan hal serupa dalam suatu upacara di Istana Negara, Jakarta. Bendera Belanda diturunkan & diganti dengan mengibarkan Bendera Merah Putih. Hal tersebut adalah insiden yang menandai berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda pada hampir seluruh Indonesia buat selamanya.

Namun selesainya itu masih ada hal yg sepenuhnya rampung, yakni pengakuan kedaulatan Indonesi sang Belanda itu tidak meliputi Papua. Dalam negosiasi yg sulit di KMB, Indonesia terpaksa memberikan konsesi pada Belanda; Kedaulatan atas Papua permanen dipertahankan Belanda hingga terdapat negosiasi lebih jauh tentangnya. Sementari itu setumpuk hutang Belanda pada Indonesia sebanyak 4,tiga Miliar Gulden yang adalah porto yang digunakan Belanda akan dibebankan pada RIS. Selain itu pula ada beberapa jaminan terhadap investasi Belanda pada Indonesia juga dimasukkan menjadi beban RIS.

Sumber Referensi;

Hlm.461-462, M. Adnan Amal, 2010, Kepulauan Rempah-rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250-1950 [edisi kedua], Jakarta: KPG.

Demikian ulasan mengenai “ KMB dan Pembentukan RIS” yang pada kesempatan ini dapat disampaikan, dan kurang/lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk share ulasan di atas ke teman-teman anda! Terima kasih! Sampai Jumpa!